Aceh Hingga Maluku Utara Bedah Buku Hasan Tiro

MEDAN (Waspada.id): Cita-cita Indonesia yang adil makmur hanya akan terwujud jika ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya sistem federalisme atau negara persatuan, bukan kesatuan, yang menjamin keadilan untuk daerah.

Pokok pikiran tersebut terungkap dalam bedah buku Hasan Tiro berjudul Demokrasi untuk Indonesia (1958), Jumat (28/8) kemarin. Diskusi diselenggarakan secara virtual zoom oleh Tengku dr. Mansoer Institute.

Pembicara pertama, Haekal Afifa (Ketua Institut Peradaban Aceh) mendedah latar belakang penulisan serta kandungan buku. Haekal menepis tudingan bahwa Hasan Tiro pemberontak. Jalan hidup yang diambil pendiri GAM itu disebabkan oleh kekecewaan panjang terhadap pemerintah pusat.

"Pada waktu buku ini ditulisnya, ia masih bekerja sebagai Kepala Departemen Penerangan & Ekonomi di kantor Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York. Buku ini mengkritik sistem politik yang dijalankan Presiden Soekarno yang waktu itu sangat sentralistik," bilang Haekal.

Kemudian Hendra Kasim, Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (Pandecta), Maluku Utara. Kasim yang baru saja menulis opini berjudul 'Federalisme: Gugatan dari Timur', memaparkan gejolak yang sedang berlangsung di Maluku Utara.

"Keresahan kami bertolak fakta bahwa Maluku Utara, provinsi kaya sumber daya alam namun berencana mengajukan hutang akibat dana TKD yang dipangkas. Tulisan saya mengajukan federalisme fiskal dan cukup banyak mendapat respon. Federalisme itu bisa dibayangkan sebagai cara untuk mencegah dominasi pusat. Karena konsep otonomi daerah hari ini itu tidak berjalan baik," jelas Kasim.

Diskusi berlanjut dengan pemaparan Khairul Fahmi, Presma UIN Sumut 2025 yang konten medsosnya sempat viral tentang 'Saatnya Sumatera Merdeka'. Fahmi beralasan Sumatera mengandung kekayaan alam namun dilanda krisis listrik, energi, bahan bakar minyak, dan seterusnya.

"Saya melihat Sumatera itu dari Aceh sampai Lampung penghasil pendapatan negara yang luar biasa. Tapi tahun lalu saat bencana Aceh, Sumut, Sumbar, disusul daerah lain, sampai hari ini belum pulih dengan baik sehingga menimbulkan kecamuk di masyarakat," ungkap Fahmi.

Sementara itu pembicara terakhir Riyan Hidayat anggota DPRD Banten yang juga Staf Khusus Ketua Umum APKASI, menyatakan ia berada pada semangat yang sama. Yakni untuk menyelesaikan masalah pemerintah daerah yang memiliki ruang fiskal yang kian sempit.

"Kami di banten, APBD Kab Tengerang 9 triliun, tapi aktivitas ekonominya smpai hampir seribu triliun. Kita merasa bisa, daerah ini bisa menghidupi dirinya sndiri. Namun karena sudah ada otonomi daerah, tinggal kita memaksimalkan peran mari kita isi bersama perjuangan ini," bilang Riyan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Asosiasi Bupati se-Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi turut menyambut percakapan. Bursah mengajak para pihak agar tetap dalam semangat NKRI.

"Semuanya, kita negara kesatuan. Kita jangan coba-coba jadi negara federal. Tetapi musti dideliver supaya otonomi daerah itu efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Lanjut ya," cetus Bursah.(wsp.id)