ADB Siapkan Rp521 Triliun Bantu Negara-negara ASEANADB Siapkan Rp521 Triliun Bantu Negara-negara ASEANADBSiapkanRp521TriliunBantuNegara-negaraASEAN

JAKARTA (Waspada.id): Asian Development Bank menyiapkan pendanaan sebesar US$30 miliar atau sekitar Rp521,10 triliun hingga 2030 untuk membantu negara-negara ASEAN memperkuat pembangunan jangka panjang sekaligus menghadapi berbagai guncangan global.

Dana jumbo tersebut akan difokuskan pada lima inisiatif strategis kawasan, mulai dari penguatan pasar modal, percepatan proyek energi regional, hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

ADB mengalokasikan sekitar US$6 miliar atau Rp104,22 triliun untuk memperdalam pasar modal ASEAN. Sementara itu, sekitar US$5 miliar atau Rp85,86 triliun disiapkan guna mempercepat pembangunan proyek ASEAN Power Grid.

Pendanaan untuk proyek jaringan listrik regional tersebut merupakan bagian dari komitmen ADB yang sebelumnya mencapai hingga US$10 miliar sampai 2035.

Selain sektor energi, pendanaan juga akan diarahkan untuk mendukung kesiapan AI, pengembangan ekonomi biru, serta penguatan ketahanan sungai di kawasan ASEAN.

Presiden Asian Development Bank, Masato Kanda mengatakan, ASEAN saat ini memiliki visi pembangunan yang jelas, namun tantangan terbesar berada pada tahap implementasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

"Sebagai bank utama kawasan, ADB menyalurkan pendanaan, keahlian, serta pipeline investasi sektor publik dan swasta senilai US$30 miliar untuk mendukung prioritas ASEAN dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat kawasan," ujar Masato dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dikutip dari Bernama, Sabtu (9/5/2026).

Masato juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian global, terutama gangguan rantai pasok dan tekanan fiskal yang mulai dirasakan banyak negara di kawasan.

"Untuk menstabilkan ekonomi yang menghadapi tekanan fiskal, ADB menyediakan dukungan anggaran yang dapat dicairkan cepat serta kembali mengaktifkan sementara dukungan sektor swasta untuk impor minyak melalui program pembiayaan perdagangan dan rantai pasok," tutup Kanda. (dtc)