Adnan NS: Jangan Korbankan Singkil–Subulussalam demi Ambisi Provinsi ALA

BLANGPIDIE (Waspada.id): Tokoh pemekaran Aceh Barat Selatan (ABAS), Adnan NS, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemisahan Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dari perjuangan ABAS untuk digabungkan ke dalam rencana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).

Dalam pernyataan tertulisnya dari Kuala Lumpur yang diterima Waspada.id, Sabtu (24/10), Adnan menduga terdapat kepentingan pihak tertentu di balik upaya memisahkan kedua daerah tersebut dari ABAS. Ia menilai persoalan itu bukan sekadar perubahan peta administrasi, melainkan menyangkut konsistensi sejarah perjuangan, identitas wilayah, dan masa depan masyarakat setempat.

Adnan mengungkapkan, pada awal 2003, almarhum Makmursyah Putra, S.H., yang saat itu menjabat Bupati Aceh Singkil, sempat menandatangani dokumen terkait gagasan pembentukan Provinsi ALA. Namun, menjelang akhir tahun yang sama, Makmursyah kembali menandatangani dokumen perjuangan ABAS bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

Menurut Adnan, sikap tersebut pernah menjadi sorotan Harian Waspada Medan melalui pemberitaan berjudul Makmursyah Putra dalam Wacana Pemekaran Dua Provinsi di Aceh, Berdiri Dua Kaki.

Ia menyebutkan, perubahan sikap kala itu memicu reaksi masyarakat Singkil. Makmursyah, menurut penuturan Adnan, kemudian menyampaikan sikap bahwa daerah tersebut akan mengikuti provinsi yang lebih dahulu dimekarkan.

Adnan juga mengingatkan bahwa Aceh Singkil sejak awal pernah terlibat dalam gagasan pembentukan ALA bersama sejumlah daerah di wilayah tengah dan tenggara Aceh. Namun, ia mempertanyakan mengapa selama sekitar 23 tahun perjuangan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembentukan daerah otonom baru yang diperlukan untuk mewujudkan provinsi tersendiri.

“Jangan sampai Aceh Singkil dan Subulussalam hanya dipandang sebagai daerah yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administratif pemekaran, tetapi kepentingan masyarakatnya justru terabaikan,” demikian substansi kekhawatiran Adnan.

Ia menilai kedekatan historis, sosial, budaya, adat istiadat, bahasa, dan geografis harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah perjuangan pemekaran wilayah. Menurutnya, penggabungan wilayah tanpa mempertimbangkan aspek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Adnan turut mengingatkan kembali komitmen para pendahulu dalam memperjuangkan penyatuan gagasan pemekaran ALA dan ABAS.

Ia menyebut pertemuan Medan Club serta deklarasi Provinsi ABAS di Hotel Meuligoe, Meulaboh, sebagai bagian dari sejarah perjuangan yang tidak semestinya diabaikan.

Dalam pernyataan yang sama, Adnan menyinggung reaksi masyarakat Barsela ketika persoalan empat pulau di wilayah Aceh Singkil mencuat. Menurutnya, saat itu masyarakat Barsela menunjukkan perhatian terhadap persoalan tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan pemisahan Singkil dan Subulussalam dari ABAS tidak mendapat perhatian yang sebanding.

“Ketika kasus empat pulau di Singkil mencuat, masyarakat Barsela ikut bersuara. Namun, ketika Singkil dan Subulussalam hendak dipisahkan dari ABAS, mengapa justru banyak yang diam?” demikian kritik Adnan.

Ia meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak bersikap pasif terhadap wacana yang menyangkut masa depan kedua daerah tersebut.

Adnan juga menyampaikan dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu di balik upaya pemisahan itu. Namun, dugaan mengenai pihak-pihak yang terlibat maupun motif ekonomi yang disebutkannya masih memerlukan bukti dan konfirmasi dari pihak terkait.

Menurutnya, perjuangan pemekaran seharusnya berpijak pada aspirasi masyarakat dan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kepentingan segelintir kelompok.

Adnan menegaskan bahwa sejarah perjuangan ABAS tidak boleh diabaikan begitu saja. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membiarkan arah pemekaran wilayah ditentukan melalui manuver yang berpotensi mengorbankan kepentingan Aceh Singkil dan Subulussalam.

Baginya, persoalan tersebut menuntut keterbukaan, konsistensi, dan keberanian seluruh pihak untuk menjelaskan arah perjuangan pemekaran secara jujur kepada masyarakat. (Id82)