Afif Abdillah Ajak Warga Tertib Adminduk


MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah SE, mengajak masyarakat menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) dengan memastikan seluruh anggota keluarga tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kelengkapan dokumen tersebut penting untuk mempermudah akses pelayanan publik, termasuk program kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).
Ajakan itu disampaikan Afif dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ke-X Tahun Anggaran 2026 tentang Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di Jalan Sekasama, Gang Rela No.18, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Minggu (22/11).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian memiliki fungsi penting dalam mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Ia juga memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas diri secara digital.
Menurut Afif, masyarakat tidak boleh menunda pengurusan dokumen kependudukan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga baru yang belum tercatat dalam KK.
Ia mencontohkan, anak yang belum masuk dalam KK berpotensi mengalami kendala administrasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.
"Kalau ada anak atau cucunya yang belum masuk ke KK, urus sama kami. Gratis, tidak usah takut nanti bayar," ujar Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan tersebut.
Afif juga mengingatkan agar persoalan internal keluarga, termasuk perbedaan pendapat mengenai pemberian nama anak, tidak menjadi alasan menunda pencatatan kependudukan.
Dalam sosialisasi tersebut, anggota Komisi II DPRD Medan ini turut menjelaskan manfaat program Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Kota Medan.
Menurutnya, warga yang memiliki KTP Medan dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan UHC, termasuk masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif akibat tunggakan iuran.
"Walaupun BPJS-nya nunggak, tetap harus dilayani. Tunggakannya ditangguhkan ketika masuk puskesmas atau rumah sakit. Dilayani dulu, disembuhkan, dirawat sampai selesai, baru tunggakannya ditagih kembali," jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu menunda pengobatan hanya karena menghadapi persoalan tunggakan iuran BPJS. Pelayanan kesehatan tetap dapat diakses melalui mekanisme dan ketentuan program UHC yang berlaku.
"Tidak ada cerita cuma sekali. Mau berkali-kali pun boleh," tegasnya.
Afif berharap masyarakat semakin memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan sekaligus memanfaatkan program UHC. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar seluruh warga mendapatkan kemudahan ketika membutuhkan penanganan medis.
"Kita berharap pelayanan kesehatan dapat terus diperbaiki agar masyarakat yang mengalami musibah tidak kembali terbebani oleh persoalan biaya ketika membutuhkan penanganan medis," pungkasnya.(wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda