Ahli Pidana di Sidang Bansos Labusel: Jalankan Perintah Tak Otomatis Turut Serta Korupsi


MEDAN (Waspada.id): Ahli hukum pidana dari Universitas Dharmawangsa, Dr. Rina Melati Sitompul, SH, MH, menjelaskan perbedaan pembantuan dan turut serta dalam tindak pidana saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut.
Dalam persidangan di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (16/11), Rina menegaskan bahwa seseorang yang menjalankan perintah pihak lain tidak otomatis dapat dikategorikan turut serta dalam tindak pidana korupsi.
"Penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan pengetahuan, kehendak, motif, tujuan, serta kualitas perbuatan masing-masing pihak," katanya di hadapan majelis hakim diketuai Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan.
Rina menjelaskan, kedudukan penyertaan dalam perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta memiliki dua model, yakni pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri.
Pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dapat dilihat dari rangkaian kehendak masing-masing pihak hingga tercapainya tujuan tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri dilihat dari kedudukan orang yang menggerakkan pelaku serta tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
"Dengan demikian, kedudukan dan beban pertanggungjawaban yang dikenakan kepada masing-masing pihak dapat berbeda," jelasnya.
Berdasarkan uraian delik yang didakwakan, Rina menilai perbuatan terdakwa Andri Budiana alias Itong lebih dominan mengarah pada bentuk pembantuan daripada turut serta.
"Artinya, sumbangsih perbuatan yang dituduhkan, termasuk kualitas perbuatannya, bukan merupakan komponen yang menentukan timbulnya akibat. Sebab, tanpa peranan dia (terdakwa), akibat kerugian itu bisa saja tetap terjadi," ujarnya.
Ia menambahkan, penentuan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana harus melihat apakah sejak awal yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana atau hanya menjalankan pekerjaan atas permintaan orang lain.
Seseorang yang memberikan bantuan tanpa mengetahui adanya niat jahat dari pihak yang meminta bantuan tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku yang turut serta.
Keterangan ahli tersebut didalami tim advokat terdakwa, David Siagian, SH, dan Kondios M. Pasaribu, SH, MH, terkait penerapan pasal yang didakwakan kepada klien mereka.
Tim advokat menyebut Andri bukan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia disebut hanya menjalankan pekerjaan teknis berupa membantu pembuatan dan mengunggah dokumen perusahaan ke katalog elektronik atau e-katalog Dinas Sosial Kabupaten Labusel atas permintaan saksi Bripka Yasir Mukhtadi Lubis.
Pihaknya juga mempertanyakan penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Rina menjelaskan bahwa penerapan pasal penyalahgunaan kewenangan harus membuktikan adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, kemudian disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Dalam persidangan itu, advokat Kondios M. Pasaribu juga menjelaskan bahwa kliennya menerima uang sekitar Rp18 juta dari CV Sri Rezeki sebagai pembayaran atas pekerjaan teknis terkait pengadaan melalui e-katalog.
Menurut mereka, uang tersebut merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan Andri, bukan pemberian karena memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan.
Berdasarkan penilaiannya terhadap uraian perbuatan yang didakwakan, Rina berpendapat keterlibatan Andri lebih mengarah pada bentuk pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Namun, unsur pembantuan tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan.
"Menurut saya, penuntut umum keliru menerapkan pasal dan cenderung bisa divonis onslag," katanya.
Sebelumnya, JPU dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bansos Labusel tersebut mendakwa lima terdakwa, yakni mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, Pauji Siregar selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rully Novanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andri Budiana alias Itong, serta Himalayani Nasution selaku Direktur CV Sri Rezeki.
Para tedakwa didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos Tahun Anggaran 2024. Dalam dakwaan, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp1,9 miliar.(Fes)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda