Ahmad Darwis Serap Aspirasi Warga, Banjir Dan Bansos Jadi Keluhan Utama

MEDAN (Waspada.id): Persoalan banjir, bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur menjadi aspirasi utama masyarakat yang disampaikan kepada Anggota Dewan Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A., dalam kegiatan Reses I Tahun Sidang III 2026-2027, mulai 21-30 September 2026.

Reses tersebut digelar di sejumlah titik di Kota Medan, di antaranya Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Maimun.

Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah masalah banjir. Masyarakat di kawasan Medan Selayang meminta normalisasi Sungai Babura karena sungai tersebut kerap meluap dan mengganggu aktivitas serta ketenangan warga.

Keluhan serupa disampaikan warga di Medan Johor dan Medan Barat. Warga meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan banjir di Gang Eka Rame II, Kelurahan Gedung Johor, serta di Jalan Karya, Gang Wonogiri.

Selain banjir, persoalan bantuan sosial juga menjadi perhatian masyarakat. Warga mengeluhkan penentuan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi mereka sehingga tidak dapat menerima bantuan pemerintah.

Di sejumlah lokasi, warga meminta agar peringkat desil masyarakat kurang mampu dapat diturunkan sehingga mereka dapat masuk sebagai penerima bantuan sosial. Persoalan serupa juga dikaitkan dengan tidak keluarnya bantuan KIP untuk mahasiswa.

Masyarakat juga menyoroti persyaratan administrasi bantuan sosial yang dinilai menyulitkan, termasuk kewajiban menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga yang tidak memiliki telepon seluler meminta pemerintah memberikan solusi agar tetap dapat mengakses pelayanan administrasi dan bantuan.

Dalam bidang kesehatan, masyarakat meminta agar program Universal Health Coverage (UHC) terus dilanjutkan karena dinilai sangat membantu warga di tengah tingginya biaya hidup. Mereka juga meminta sosialisasi UHC diperluas agar masyarakat mengetahui mekanisme dan manfaat program tersebut.

Warga juga mengeluhkan pelayanan fasilitas kesehatan, seperti keterbatasan kamar rawat inap di rumah sakit dan pelayanan puskesmas yang mewajibkan penggunaan aplikasi JKN. Selain itu, warga meminta kemudahan dalam proses rujukan bagi pasien yang sudah tidak mampu berjalan atau sulit bergerak.

Bea Siswa

Di bidang pendidikan, masyarakat meminta pemerintah memperbanyak beasiswa, khususnya bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Warga juga meminta agar SPP SMA dan SMK dapat digratiskan secara menyeluruh untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Persoalan pendidikan lainnya adalah bantuan KIP bagi anak yang bersekolah di sekolah Islam serta bantuan buku paket untuk sekolah dasar yang masih mengalami kekurangan.

Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait lapangan kerja dan peningkatan keterampilan anak muda. Pemerintah diminta memperluas kesempatan kerja, termasuk memudahkan persyaratan bagi masyarakat yang ingin bekerja di BUMN, serta menyediakan pelatihan positif bagi generasi muda.

Di sektor ekonomi, warga meminta bantuan bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha. Sementara di bidang sosial, masyarakat berharap bantuan pemerintah diberikan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Untuk infrastruktur, warga meminta pembangunan dan perbaikan drainase di sejumlah lokasi rawan banjir. Mereka juga meminta pengerukan sungai secara rutin agar sedimentasi tidak semakin tebal, pembersihan drainase, pemasangan lampu penerangan di kawasan yang gelap dan rawan pencurian, serta penyelesaian pekerjaan jalan dan trotoar yang belum tuntas.

Di Medan Maimun, masyarakat juga meminta perbaikan Jalan Busi yang putus sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, warga meminta pemerintah menata kabel listrik yang semrawut dan membahayakan masyarakat di wilayah Sunggal.

Dalam bidang administrasi kependudukan, warga meminta kemudahan pengurusan kartu keluarga bagi anak yang belum memiliki administrasi kependudukan serta solusi bagi masyarakat yang kehilangan buku nikah.

Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan bilal mayit serta meminta kesejahteraan guru PAUD dan TK disamaratakan karena memiliki beban tugas yang dinilai sama beratnya.

Dalam sektor lingkungan dan ketertiban, warga meminta pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Warga Medan Tuntungan juga meminta penertiban terhadap praktik prostitusi yang disebut masih terjadi di kawasan tersebut.

Seluruh aspirasi tersebut menjadi bagian dari hasil kegiatan reses Ahmad Darwis untuk selanjutnya menjadi bahan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui fungsi kedewanan. (wsp.id)