Ahmad Darwis Soroti Data Desil DTSEN: Jangan Sampai Angka Jadi Vonis bagi Rakyat MiskinAhmad Darwis Soroti Data Desil DTSEN: Jangan Sampai Angka Jadi Vonis bagi Rakyat MiskinAhmadDarwisSorotiDataDesilDTSEN:JanganSampaiAngkaJadiVonisbagiRakyatMiskin

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut Dr. H. Ahmad Darwis, MA, meminta pemerintah tidak menjadikan klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai patokan yang kaku dalam menentukan penerima bantuan dan program sosial.

Menurut Ahmad Darwis, penggunaan data sangat penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Namun, klasifikasi desil 1 hingga 10 harus tetap memperhatikan kondisi riil masyarakat yang kehidupannya dapat berubah sewaktu-waktu.

“Data adalah alat, bukan vonis. Jangan sampai angka dalam sistem lebih dipercaya daripada kenyataan yang dialami masyarakat,” ujarnya di Medan, Minggu (23/8).

Ia mengatakan kondisi ekonomi keluarga tidak selalu tetap. Petani bisa mengalami gagal panen, nelayan kehilangan penghasilan akibat cuaca, buruh sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan, sementara pedagang kecil dapat kehilangan modal usaha.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan mekanisme penetapan desil serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ahmad Darwis juga mengingatkan agar persoalan administrasi tidak membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan hak atas bantuan.

“Jangan sampai rakyat miskin kehilangan bantuan hanya karena persoalan administratif,” katanya.

Pemprov Harus Aktif

Khusus di Sumatera Utara, ia meminta Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menerima data dari pemerintah pusat, tetapi aktif melakukan verifikasi dan pemutakhiran di lapangan.

Menurutnya, DTSEN jangan berhenti sebagai database di kantor pemerintahan. Data tersebut harus diuji dengan kondisi masyarakat secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

Ia juga menilai keberhasilan kebijakan desil tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan.

“Pertanyaan utamanya adalah berapa banyak keluarga miskin yang berhasil naik kelas, berapa banyak yang mampu mandiri, memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya,” ujarnya.

Ahmad Darwis menegaskan, tujuan akhir kebijakan desil haruslah membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, bukan sekadar mengelompokkan warga berdasarkan angka.

“Pemerintah harus tahu mengapa mereka miskin dan apa yang harus dilakukan agar mereka keluar dari kemiskinan. Jangan sampai kebijakan desil hanya tepat dalam membagikan bantuan, tetapi tidak tepat dalam menghapus kemiskinan,” pungkasnya. (wsp.id)