Ahmad Darwis Soroti Pelaksanaan KIP di Sumut, Minta Pengawasan Diperkuat


MEDAN (Waspada.id): – Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sumatera Utara perlu diawasi secara serius. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ahmad Darwis, Jumat (20/11), mengkritik lemahnya keterbukaan dan mengingatkan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Ia menilai, program yang seharusnya membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu jangan sampai justru menjadi ladang kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik. Bantuan yang bersumber dari keuangan negara itu harus diterima siswa yang benar-benar memenuhi persyaratan, bukan ditentukan oleh kedekatan dengan pejabat atau pihak tertentu.
“Jangan sampai bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu justru dipolitisasi. PIP bukan bantuan pribadi pejabat, anggota dewan, ataupun kelompok tertentu. Ini program pemerintah yang harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Darwis.
Menurutnya, sejumlah persoalan harus menjadi perhatian serius, mulai dari kemungkinan penerima tidak tepat sasaran, tertutupnya informasi, dugaan pungutan dalam pengurusan, penyalahgunaan data peserta didik, hingga pemotongan dana bantuan.
Ia mengingatkan, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari hak pendidikan anak-anak. Pengurusan dan penyaluran PIP juga tidak boleh dibebani pungutan administrasi yang tidak sah.
“Kalau masih ada orang tua atau siswa yang diminta membayar untuk mengurus bantuan, itu harus ditelusuri. Jangan biarkan masyarakat kecil yang seharusnya dibantu justru dibebani biaya. Hak peserta didik jangan dijadikan objek mencari keuntungan,” ujarnya.
Ahmad Darwis juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahapan program, mulai dari pendataan, pengusulan, verifikasi, penetapan penerima hingga pencairan dana. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan jumlah penerima dan besaran anggaran, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang berhak.
Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), serta Dinas Pendidikan di daerah membuka informasi secara jelas dan memperkuat pengawasan. Inspektorat, BPKP, BPK, Ombudsman, DPRD, hingga aparat penegak hukum juga diminta menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Selain itu, masyarakat harus diberi akses untuk mengetahui status bantuan. Dana PIP harus disalurkan melalui rekening atas nama peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima, sehingga tidak ada ruang bagi pihak lain untuk menguasai atau memotong bantuan tersebut.
“Jangan sampai siswa dan orang tua tidak tahu haknya, sementara pihak lain justru mengendalikan prosesnya. Pemerintah harus membuka mekanisme dan data yang dapat diakses sesuai ketentuan. Jika ada dugaan pungutan, pemotongan, atau penyalahgunaan data, harus ada saluran pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti,” katanya.(
Ahmad Darwis meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PIP di Sumatera Utara. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia mendesak agar ditelusuri secara objektif dan profesional serta diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan, keberhasilan PIP tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya siswa yang tercatat sebagai penerima. Hal terpenting adalah ketepatan sasaran dan manfaat nyata bantuan bagi keberlangsungan pendidikan.
“Jangan sampai program yang tujuannya mencegah anak putus sekolah malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Bantuan pendidikan adalah hak siswa yang memenuhi persyaratan. Pemerintah harus menjaganya agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan,” pungkasnya. (wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda