Ahsanul Fuad Saragih Sebut Gerakan ARBI Atas Dasar Kecintaan Tanah Air, Bukan Kepentingan Kelompok Tertentu


Aksi di Depan Masjid Al Jihad
MEDAN (Waspada.id): Menyikapi kondisi bangsa yang terjadi belakangan, Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) Sumatera Utara menggelar aksi di depan Masjid Al Jihad Jl. Abdullah Lubis Medan, Jumat (20/11/2026). Dalam aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini massa menyoroti soal kepedulian terhadap kedaulatan bangsa, keadilan, dan masa depan generasi mendatang.
Sejumlah tokoh aktivis Islam terlihat hadir dan menyampaikan orasinya diantaranya Ustadz Heriansyah, Irwansyah SH, MH Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Ustadz Qosim Nurseha, Ustadzah Bunda Roni Rezkitta Siregar, Ustadz Rahmad Gustin, Ustadz Mukhlis, Ketua Masyarakat Pembela Tanah Wakaf (MPTW) Sumut, Ketua Tim Hukum Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumut Ade Lesmana SH dan pengurus Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) Medan Raja Makayasa Harahap SH
Koordinator Aksi, Ahsanul Fuad Saragih dalam orasinya menegaskan, bahwa gerakan yang akan digelar bukan dilandasi kebencian, kepentingan kelompok tertentu, maupun upaya memicu kerusuhan. Menurutnya, massa berkumpul atas dasar kecintaan terhadap tanah air.
"Indonesia harus dijaga bersama-sama. Kita berkumpul bukan karena kebencian, kepentingan kelompok, bukan membuat kerusuhan, kita hadir karena cinta kepada Indonesia, kedaulatan bangsa, keadilan, dan masa depan anak cucu. Indonesia bukan milik segelintir orang, bukan milik para pemilik modal, Indonesia punya rakyat," ujar Ahsanul Fuad Saragih.
Dalam seruan aksinya, ARBI menyampaikan lima poin penyataan sikap yakni, pertama, rakyat bersatu membela Indonesia dari penyimpangan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kebijakan yang merugikan masyarakat. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, termasuk penyalahgunaan amanah, perampasan kekayaan negara, dan perdagangan hukum.
Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara, dengan menegaskan bahwa investasi tidak ditolak selama tidak mengalahkan kedaulatan rakyat dan mengabaikan kesejahteraan warga sekitar. Empat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar pengelolaan kekayaan alam benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan lima, rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu, serta tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Ahsanul juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama aksi berlangsung, tidak mudah terprovokasi, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak fasilitas umum, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat.
Dalam aksi tersebut, para santriwati dan penghafal Alquran dari Pondok Pesantren Ibadurrahman, Stabat juga menyuarakan pendapatnya soal Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan sikapnya para santriwati meminta agar penanganan perkara tersebut dituntaskan secara adil dan menyeluruh, sekaligus mendesak agar Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah.
"Sebagai penuntut ilmu, para santriwati tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah yang dinilai responsif dengan mencopot Kapolres Sukoharjo, serta mengapresiasi kehadiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, yang mendampingi para santriwati. Apresiasi juga ditujukan kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah yang memberikan hadiah umrah kepada keluarga penghafal Alquran, sembari berharap ada tindak lanjut nyata atas peristiwa tersebut,"ungkap salah seorang perwakilan santriwati Ponpes Ibadurrahman, Stabat saat berorasi.
Dalam orasinya, para santriwati juga mendorong Pemda untuk memposisikan pesantren sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Juga meminta pemerintah daerah menyusun payung hukum perlindungan bagi santri, serta melibatkan Pemda dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pesantren.
Sementara itu, salah seorang perwakilan Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Sumatera Utara turut menyuarakan agar praktik oligarki dihentikan, tegakkan kedaulatan rakyat dan negara, usut tuntas kasus pengkhianatan terhadap rakyat negara dan berantas kasus korupsi tanpa pandang bulu.
"ORI juga mengingatkan agar kawasan Sibayak tidak dikomersialisasi secara berlebihan," Ketua DPD ORI Sumut Dr H Harry Irawan ST, MM.
Dijelaskan Harry, ORI juga menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, DPR RI, DPRD, serta seluruh lembaga negara terkait agar menjalankan amanat konstitusi, menegakkan keadilan, melindungi kepentingan rakyat, dan menjaga persatuan bangsa.
Aksi damai ARBI dihadiri massa dari berbagai elemen Ormas Islam, majelis taklim dan ummat Islam berjalan tertib dan lancar.(id88)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda