AHY Ungkap 7.000 Kawasan Kumuh di Indonesia, 5.620 Kategori Ringan

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.620 kawasan masuk kategori ringan, sedangkan sekitar 100 kawasan tergolong berat.

AHY menjelaskan, ribuan kawasan tersebut membutuhkan penanganan serius dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kategorisasi kawasan kumuh dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah, mulai dari kawasan pinggir sungai, daerah rawan bencana, hingga permukiman padat penduduk.

"Kurang lebih 7 ribuan kawasan di Indonesia tentu dengan berbagai klasifikasi. Berat kurang lebih 100, sedangkan paling banyak yang berklasifikasi ringan 5.620," ujar AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Pemerintah Fokus Benahi 16 Kawasan pada 2026

AHY menegaskan, penanganan kawasan kumuh tidak boleh berhenti pada upaya menghilangkan label "kumuh" dari suatu wilayah. Menurutnya, penataan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Ia menyampaikan, pendekatan penanganan ke depan perlu dilakukan secara terpadu (cross-sektoral) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga komunitas.

Sebagai bagian dari upaya menekan jumlah kawasan kumuh, pemerintah memfokuskan intervensi penataan pada 16 kawasan dengan total luas 436 hektare yang tersebar di 16 provinsi pada 2026.

"Tahun 2026, ini yang akan dikerjakan ada 16 kawasan, 436 hektare di 16 provinsi. Nanti bisa dilihat, bisa dibagikan datanya oleh Pak Deputi, sehingga nanti siapa yang termasuk dalam program penanganan permukiman kumuh di tahun 2026 ini bisa kita kawal bersama-sama," katanya.

Penataan Permukiman Didorong Lebih Terintegrasi

Melalui orkestrasi kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap penataan permukiman tidak lagi dilakukan secara terpisah-pisah antar sektor.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Penanganan kawasan kumuh juga diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan warga.

AHY menambahkan, pemerintah menyiapkan sistem pemantauan berupa dashboard khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.

Melalui sistem tersebut, progres penataan di setiap daerah dapat dipetakan dan diawasi. Dashboard itu juga diharapkan menjadi wadah interaksi serta penyampaian laporan dari masyarakat.

"Sehingga kita bisa memastikan daerah mana sesuai dengan tahun anggarannya, kewenangannya, pusat, provinsi, atau kabupaten, kota, kemudian kita cek benar nggak dikerjakan," tegas AHY. (cnni)