Ajie Karim Desak Penanganan Permanen Atasi Banjir Binjai-Langkat

MEDAN (Waspada.id) – Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra Ajie Karim mendesak pemerintah segera menuntaskan langkah penanganan permanen untuk mengatasi banjir yang berulang melanda wilayah Binjai dan Langkat. Penanganan, katanya, tidak boleh hanya berorientasi pada penanggulangan saat banjir terjadi, tetapi harus menyasar penyebab dan memperkuat sistem pengendalian air dari hulu hingga hilir.

Desakan tersebut disampaikan Ajie menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah Binjai dan Langkat pada 6-7 September 2026. Ia menilai kejadian berulang harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir dan sistem drainase yang ada.

Di Langkat, BNPB mencatat tiga kecamatan terdampak, yakni Batang Serangan, Padang Tualang dan Tanjung Pura, dengan ketinggian air mencapai 20-120 sentimeter. Sementara data BPBD Sumut per 8 September mencatat 2.678 kepala keluarga (KK) terdampak di empat kecamatan.

Ajie Karim yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) 12 Binjai-Langkat mengatakan pemerintah perlu mengubah pola penanganan banjir dari sekadar respons darurat menjadi program pencegahan dan pengendalian jangka panjang.

“Penanganan banjir tidak bisa lagi hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Penyebabnya harus dituntaskan, mulai dari kapasitas sungai, kondisi tanggul, daya tampung air hingga saluran drainase,” ujar Ajie, Selasa (15/9).

Ia meminta pemerintah mempercepat optimalisasi Bendung Wampu dan Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Sei Lepan di Langkat. Selain itu, pembangunan embung dan kolam retensi, normalisasi sungai, penguatan tanggul serta pembangunan pintu pengendali air dinilai perlu menjadi bagian dari langkah penanganan permanen.

Untuk Kota Binjai, peningkatan kapasitas sungai dan pembenahan drainase perkotaan juga harus menjadi prioritas. Menurut Ajie, seluruh infrastruktur tersebut harus dirancang sebagai satu sistem agar mampu mengendalikan aliran air secara efektif.

“Drainase juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai sungai sudah dinormalisasi, tetapi saluran drainase di permukiman tidak mampu mengalirkan air. Semuanya harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Kemampuan Lingkungan

Ajie juga meminta pemerintah mengevaluasi tata ruang dan pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi daerah resapan air. Pengembangan kawasan, katanya, harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menampung air.

Ia menilai penanganan banjir Binjai-Langkat membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena aliran air tidak mengenal batas administrasi. Pemprovsu perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat dalam pengelolaan sungai, daerah aliran sungai (DAS), tanggul dan sistem drainase.

Ajie juga meminta pemerintah melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir di Binjai dan Langkat. Pemetaan tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi pembangunan embung, kolam retensi, tanggul, pintu pengendali air maupun perbaikan drainase.

“Program penanganan harus berdasarkan kajian teknis dan skala prioritas. Jangan sampai pembangunan dilakukan secara parsial, sementara persoalan di kawasan lain tidak terselesaikan,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap sungai, tanggul dan saluran drainase. Sedimentasi, sampah serta penyempitan saluran harus ditangani secara berkala untuk menjaga kapasitas aliran saat curah hujan tinggi.

“Jangan setiap banjir kita sibuk menangani dampaknya, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan. Masyarakat membutuhkan perlindungan jangka panjang,” tegasnya. (wsp.id)