Akhir Kisah Tiga "Gangster" MBGAkhir Kisah Tiga "Gangster" MBGAkhirKisahTiga"Gangster"MBG

Dapur hantu dan praktik "jual-beli titik" SPPG mengubah infrastruktur publik menjadi komoditas pasar gelap.

TIGA "gangster" itu akhirnya ditahan. Bukan di film noir Hollywood, melainkan di ruang tahanan Kejaksaan Agung. Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—trio pimpinan Badan Gizi Nasional yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—resmi menjadi tersangka korupsi tata kelola program senilai ratusan triliun rupiah. Ini sejarah buruk dan memalukan: para penjaga gizi bangsa, ternyata yang paling lapar akan kekayaan.

Program solusi stunting ini nyatanya mesin ATM berjalan bagi elite. Setiap hari Rp800 miliar mengalir dari Kemenkeu ke dapur-dapur MBG, tapi dalam kerentanan sistemik, uang segunung itu tak jadi protein di piring anak sekolah—melainkan miliaran rupiah mengalir ke rekening pribadi. Seperti diakui Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman: 1.720 dapur hantu mati suri, namun insentif Rp6 juta per hari tetap mengalir ke kantong investor. Dapur mati, insentif jalan. Bisnis apa yang lebih menggiurkan?

Tiyo Ardianto (sering disebut Teo), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM), memang bukan cenayang. Jauh sebelum skandal ini meledak, ia sudah menciptakan frasa nubuat: "Maling Berkedok Gizi." Kritiknya bukan semata retorika mahasiswa melunjak. Ia menunjukkan data Rp223 triliun anggaran pendidikan dipindahkan ke BGN—badan baru tanpa payung hukum jelas, tanpa seleksi terbuka, dengan afiliasi politik mencurigakan. Bagi Teo, ini bukan soal gizi, melainkan politik kekuasaan: memastikan 2029 tetap menjadi tahun yang sama. Yang menakutkan, bukan perbaikan yang datang, melainkan teror: ancaman pembunuhan, penculikan, dan disinformasi menyerang dirinya serta 30 pengurus BEM UGM.

Teo bukan satu-satunya pengamat yang melihat awan badai. TII, ICW, Nalar Institute, dan masyarakat sipil sudah mengirim sinyal bahaya sejak 2025. Mereka temukan konflik kepentingan kronis: polisi lalu lintas mendistribusikan makanan, yayasan terafiliasi pejabat mengelola dapur, pengadaan tanpa dokumentasi terbuka. Risikonya bukan sekadar kerugian keuangan—meski estimasinya Rp1,8 miliar per tahun per dapur—melainkan nyawa anak-anak. Sepanjang 2025, 12.658 siswa keracunan. MBG bukan lagi program gizi, melainkan roulette rusia berkedok kesejahteraan.

Modus operandi trio "gangster" ini ternyata sederhana namun sofistikated. Mereka memanfaatkan asimetri informasi dan lemahnya pengawasan. Praktik "jual-beli titik" SPPG mengubah infrastruktur publik menjadi komoditas pasar gelap. Yang punya uang besar untuk suap, dapat lokasi strategis. Yang jujur, tersingkir. Dana bantuan mestinya langsung ke penerima manfaat, justru dialihkan ke pihak eksternal dengan laporan fiktif. Ini bukan korupsi konvensional; ini adalah kleptokrasi yang terinstitusionalisasi.

Yang paling memilukan bagaimana program ini mengkhianati konstitusi. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menetapkan mandatory spending pendidikan 20 persen dari APBN. Namun dengan trik akal bulus, anggaran pendidikan dialihkan ke BGN untuk MBG. Seolah-olah gizi bisa menggantikan pendidikan, seolah-olah anak-anak ini hanya perut berjalan yang tak butuh otak. Sementara 2 juta guru honorer hidup prasejahtera dan puluhan ribu sekolah hampir roboh, para "gangster" MBG justru membangun kerajaan bisnis dari dapur-dapur hantu.

Kini, setelah ditahan dan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka menghadapi jerat hukum. Tapi pertanyaannya: mengapa sistem ini begitu rapuh? Mengapa Rp800 miliar per hari bisa mengalir tanpa kontrol memadai? Mengapa kritik dari masyarakat sipil dibiarkan ditekan, diteror, dan dihapus dari ruang digital?

Jawabannya: karena MBG dirancang bukan untuk rakyat, melainkan untuk rent-seeking. Program ini adalah laboratorium sempurna bagi para predator anggaran: anggaran besar, target luas, mekanisme tidak transparan, dan pengawasan lemah. Seperti diingatkan Agus Sarwono dari TII, tanpa koreksi struktural, MBG hanya akan menjadi preseden buruk penggunaan program sosial untuk konsolidasi kekuasaan.

Trio Dadan, Sony, dan Lodewyk mungkin akan menghabiskan tahun-tahun mendatang di balik jeruji. Tapi mereka hanya simptom dari penyakit yang jauh lebih dalam: budaya birokrasi yang memperlakukan anggaran rakyat sebagai harta rampasan. Akhir kisah tiga "gangster" ini bukan penutup, melainkan babak pembuka. Sebab selama ada dapur hantu yang tetap menyedot uang, selama ada kritik yang diteror bukan didengar, dan selama ada program tanpa payung hukum—para "gangster" baru akan terus lahir dari puing-puing integritas yang hancur.

Maka, selamat tinggal, "Maling Berkedok Gizi." Semoga penjara mengajarkan kalian arti menu bergizi yang sesungguhnya. Tanpa suap, tanpa mark-up, dan tanpa dapur hantu.