Aktivis Lingkungan Sorot Dugaan Kerusakan Ekosistem Gunung Sibayak, Jalur Motor Trail Diinstruksikan Ditutup


MEDAN (Waspada.id): Aktivis lingkungan hidup dan kehutanan di Medan, Yudha Pohan, melontarkan kritik tajam terkait dugaan kerusakan ekosistem akibat pembukaan jalur menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sorotan tersebut mengarah pada PT PSZ selaku pihak pengelola objek wisata di kawasan tersebut. Yudha mempertanyakan sejauh mana pengetahuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai aktivitas pembukaan jalur menggunakan ekskavator yang diklaim sebagai jalur evakuasi pendaki tersebut. Hal ini menyusul adanya informasi bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut memiliki kedekatan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sekaligus menjabat posisi penting di badan usaha milik daerah.
"Ada apa ini? Sandiwara apa yang sedang terjadi?" ujar Yudha dalam keterangannya di Medan, Kamis (19/11/2026).
Polemik ini mencuat menyusul sorotan publik dan pegiat lingkungan terhadap aktivitas event motor trail di kawasan Gunung Sibayak pada Minggu (15/11/2026). Kegiatan itu justru berlangsung saat jalur pendakian tengah ditutup sementara oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan dalam rangka pemulihan ekosistem.
Pihak UPTD Tahura Bukit Barisan sebelumnya menegaskan bahwa kegiatan motor trail tersebut tidak mengantongi izin. PT PSZ pun ikut menjadi perhatian publik lantaran namanya tercantum dalam tembusan edaran terkait, di samping perannya sebagai pengelola kawasan wisata setempat. Perusahaan tersebut diketahui mulai mengelola kawasan objek wisata Gunung Sibayak sejak Oktober 2023, yang dalam operasionalnya terlibat dalam pengelolaan pos dan jalur pendakian, proses evakuasi pendaki, hingga aksi pembersihan sampah.
Langgar Aturan Kehutanan
Yudha, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), menilai pembukaan jalur berskala besar menggunakan ekskavator menyalahi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 27 Tahun 2025.
Ia merujuk pada Pasal 258 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi alam serta sedapat mungkin menghindari perubahan karakteristik bentang alam. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa pembangunan wajib memperhatikan dampak ekologis kawasan, aspek teknis, dan kondisi geografis.
"Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam tidak boleh melakukan penebangan pohon. Apabila terpaksa, wajib menggantikan pohon yang ditebang dengan perbandingan 1 banding 100 anakan pohon," jelas Yudha.
Respons Gubernur Sumut
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah meninjau langsung kondisi kerusakan ekosistem di Gunung Sibayak pada Rabu (18/11/2026). Dalam peninjauan tersebut, Bobby menginstruksikan agar jalur yang telah dibuka dan sempat dilintasi motor trail itu segera ditutup kembali.(id96)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda