Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 Tolak Wacana Submidasco Jadi Wapres

Redaksi
Redaksi
Senin, 16 November 2026 - 3.28 PM WIB
Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 Tolak Wacana Submidasco Jadi Wapres
Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id) – Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Mereka menolak wacana pengusulan Profesor Submidasco sebagai calon Wakil Presiden RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menilai pengisian jabatan Wakil Presiden harus mempertimbangkan integritas, kapasitas, serta keterwakilan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik.

Juru bicara aksi, Ilham, mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan masa depan pemerintahan Indonesia.

"Kami menyampaikan sikap kritis terhadap wacana penempatan Profesor Submidasco sebagai Wakil Presiden. Keputusan strategis kenegaraan harus mempertimbangkan kepentingan rakyat," ujar Ilham.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menyampaikan empat tuntutan. Yakni menolak wacana pengangkatan Profesor Submidasco, menolak dominasi kekuasaan satu partai politik, mendesak pemilihan figur Wapres berdasarkan integritas dan kapasitas, serta meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan figur dari partai koalisi maupun nonkoalisi, termasuk PDIP dan Golkar.

Massa juga mendesak bertemu dengan anggota DPRD Sumut, khususnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, permintaan pertemuan tersebut belum mendapat respons.

Pada saat bersamaan, para anggota DPRD Sumut diketahui tengah mengikuti sejumlah agenda kedewanan, di antaranya rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta rapat di masing-masing komisi. Kondisi tersebut membuat massa aksi belum dapat bertemu langsung dengan pimpinan maupun anggota dewan.

Ilham menegaskan Indonesia bukan milik satu partai atau kelompok politik tertentu.

"Presiden adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Setiap keputusan strategis kenegaraan harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok," tegasnya. (Id142)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement