Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 Tolak Wacana Sufmi Dasco Jadi Wapres


MEDAN (Waspada.id) – Aliansi Persatuan Yang Ditipu Rezim 8.000 menolak wacana pengusulan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (16/11/2026).
Aksi yang mendapat pengawalan aparat kepolisian tersebut sempat memanas setelah massa kecewa karena tidak ada anggota DPRD Sumut yang menemui mereka untuk menerima aspirasi. Situasi bahkan nyaris diwarnai bentrok. Namun, berkat kesigapan petugas pengamanan, emosi massa berhasil diredam.
Massa menilai pengisian jabatan Wakil Presiden harus mempertimbangkan integritas, kapasitas, serta keterwakilan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik.
Juru bicara aksi, Ilham, mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan masa depan pemerintahan Indonesia.
"Kami menyampaikan sikap kritis terhadap wacana penempatan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden. Keputusan strategis kenegaraan harus mempertimbangkan kepentingan rakyat," ujar Ilham.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menyampaikan empat tuntutan. Yakni menolak wacana pengangkatan Sufmi Dasco Ahmad, menolak dominasi kekuasaan satu partai politik, mendesak pemilihan figur Wapres berdasarkan integritas dan kapasitas, serta meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan figur dari partai koalisi maupun nonkoalisi, termasuk PDIP dan Golkar.
Bertemu Pimpinan Dewan
Massa juga mendesak bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Sumut, khususnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, permintaan pertemuan tersebut awalnya belum mendapat respons.
Pada saat bersamaan, para anggota DPRD Sumut tengah mengikuti sejumlah agenda kedewanan, di antaranya rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta rapat di masing-masing komisi.
Situasi akhirnya mencair setelah anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan. Zeira berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada pimpinan DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti.
Setelah aspirasi diterima, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.
(Id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda