AMSUB Rencanakan Aksi 500 Mahasiswa Di DPRD Sumut, Ancam Blokade Jalan

MEDAN (Waspada.id): Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) merencanakan aksi unjuk rasa dengan melibatkan sekitar 500 mahasiswa di Kantor DPRD Sumatera Utara dan kawasan Lapangan Merdeka Medan, Selasa (20/10). Aksi tersebut mengangkat evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi itu, AMSUB menyiapkan enam tuntutan terkait penanganan bencana, persoalan pendidikan Gibran, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta efisiensi anggaran pemerintah.

Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 001/AMSUB/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan melalui Kasat Intelkam. Aksi dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Berdasarkan dokumen tersebut, massa direncanakan berkumpul di kampus masing-masing sebelum bergerak menuju Taman Kebun Bunga. Selanjutnya, peserta aksi akan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara dan kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Koordinator Aksi AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus dimanfaatkan mahasiswa untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Momentum dua tahun Prabowo-Gibran tidak boleh dilewatkan untuk evaluasi ragam persoalan. Kami mengajak seluruh mahasiswa Sumatera untuk turun ke jalan pada 20 Oktober nanti,” ujar Bukhori.

Enam Tuntutan AMSUB

Dalam dokumen tuntutannya, AMSUB menyampaikan enam poin utama.

Pertama, meminta pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana.

Kedua, meminta pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tuntutan tersebut dikaitkan dengan persoalan yang disebut dalam dokumen aksi mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga, mendesak DPR RI memproses persoalan yang berkaitan dengan Gibran melalui mekanisme konstitusional, termasuk tuntutan pemberhentian apabila persyaratan hukum terpenuhi. AMSUB juga meminta fraksi-fraksi DPR dan DPRD menyampaikan sikap melalui saluran kelembagaan yang sah.

Keempat, mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan terkoordinasi.

Kelima, meminta evaluasi terhadap prioritas dan belanja program strategis nasional, termasuk MBG, agar tidak mengesampingkan kebutuhan mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan pascabencana, pendidikan, dan kesehatan.

Keenam, meminta efisiensi anggaran dilakukan secara konsisten dengan memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas dan bersifat pemborosan. Penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan pascabencana.

Seluruh poin tersebut merupakan tuntutan AMSUB yang akan disampaikan dalam aksi, bukan kesimpulan independen mengenai persoalan yang dipermasalahkan.

Rencanakan Mimbar Bebas hingga Blokade Jalan

Selain orasi, AMSUB merencanakan mimbar bebas, orasi akademik, konferensi pers, dan aksi teatrikal sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.

Dalam lampiran agenda, aliansi tersebut juga mencantumkan rencana pemblokiran jalan di sekitar Kantor DPRD Sumatera Utara dan Lapangan Merdeka Medan serta pembakaran lima ban.

Namun, rencana pemblokiran jalan dan pembakaran ban tersebut masih sebatas agenda yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan. Pelaksanaannya belum dapat dipastikan.

AMSUB sebelumnya menggelar konsolidasi pada Selasa (13/10) di Taman Makam Pahlawan, Medan. Pertemuan itu disebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan elemen lainnya untuk membahas persiapan aksi.

Konsolidasi lanjutan dan persiapan teknis lapangan direncanakan berlangsung Minggu (18/10).

Arya Laksana: Mahasiswa Harus Kritis dan Bertanggung Jawab

Aktivis Sumatera Utara yang juga Ketua Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) USU, Arya Laksana, menilai momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal kebijakan pemerintah.

“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Arya.

Ia menekankan, penyampaian aspirasi harus mengedepankan argumentasi, ketertiban, dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi.

Rencana aksi AMSUB tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 500 peserta. Jumlah massa yang hadir, pelaksanaan agenda lapangan, serta dampaknya terhadap arus lalu lintas masih perlu dikonfirmasi pada hari kegiatan.

Tanggapan pemerintah dan lembaga yang menjadi sasaran tuntutan juga diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. (id142)