Anggaran Terbatas, Pemprov Sumut Gandeng Swasta dan Lembaga Donor Biayai Proyek Rendah Karbon


MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai menjajaki skema pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program lingkungan. Langkah ini diambil guna menyiasati keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mengejar target Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut di Hotel Le Polonia, Medan, pada 18–19 November 2026.
Kepala Bapperida Sumut, Dr. Dikky Anugerah, S.Sos, M.SP, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Fungsional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bapperida Sumut, Ari, menegaskan bahwa PRKBI merupakan agenda strategis daerah. Program ini selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D).
Namun, realisasi di lapangan menghadapi tantangan efisiensi belanja pemerintah dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Berdasarkan analisis integrasi RPRKBI-D ke dalam RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027, tercatat ada 195 subkegiatan PRKBI di 10 OPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 subkegiatan atau sekitar 11,8 persen belum memiliki dukungan alokasi anggaran.
"Implementasi PRKBI membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membuka sumber pendanaan alternatif melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendanaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan," tulis Dikky dalam sambutannya.
Tindak Lanjut 43 Usulan Program
Workshop ini merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) pada 16 September 2026 lalu, yang memetakan 43 usulan kegiatan indikatif. Usulan tersebut meliputi sektor pengelolaan persampahan, kawasan konservasi, hingga penghijauan.
Selama dua hari pelaksanaan, Bapperida Sumut mempertemukan unsur pemerintah dengan lembaga pendanaan, organisasi nonpemerintah (non-state actors), dan pelaku usaha untuk membedah instrumen pembiayaan sekaligus berbagi praktik baik (best practices):
Hari Pertama (Instrumen Dana & Pengelolaan Sampah): Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memaparkan ragam opsi pendanaan lingkungan. Sesi dilanjutkan dengan paparan praktik pengelolaan sampah organik oleh PT Gema Nirmala Indonesia, serta model ekonomi sirkular oleh Arta Jaya dan PT Inocycle Technology Group. Selain itu, Gugah Nurani Indonesia mengulas intervensi air bersih dan sanitasi (WASH), disusul Yayasan BITRA terkait pertanian berkelanjutan.
Hari Kedua (Konservasi & Perdagangan Karbon): Pembahasan berfokus pada pelestarian hayati dan potensi nilai ekonomi karbon. Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) mengulas pengelolaan konservasi berbasis ecotourism, Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) memaparkan konservasi bentang laut dan peluang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Karbon, serta strategi konservasi dari Wildlife Conservation Society (WCS). Sesi ditutup oleh Wildlife Works Indonesia yang memfasilitasi perumusan proyek perdagangan karbon di kawasan Perhutanan Sosial.
Meski membuka pintu lebar bagi mitra luar, Bapperida Sumut memastikan setiap opsi pembiayaan alternatif tetap akan diseleksi ketat. Skema yang masuk harus sesuai dengan kebutuhan prioritas, aspek kelayakan, serta arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara.
Melalui forum multipihak ini, Pemprov Sumut menargetkan lahirnya kesepakatan kemitraan dan rencana aksi konkret agar target pembangunan rendah karbon tetap berjalan sesuai jadwal.(id96)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda