Anggota DPRD Binsar Nasution: Anggaran APBD BPBD Madina 2026 Rp489 Juta, Masih Ada Sisa Bencana Hampir Rp3 Miliar

PANYABUNGAN (Waspada.id): Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp489.843.470 yang terbagi ke dalam 31 pos anggaran. Namun, Anggota DPRD Madina H. Binsar Nasution menegaskan dana itu bukan satu-satunya sumber yang dimiliki.

"Selain dari APBD Madina, BPBD juga menerima anggaran bencana dari pusat, dan APBD Madina telah menganggarkan dana darurat yang siap digunakan kapan saja sesuai kebutuhan," ujar Binsar Nasution saat ditemui wartawan di Panyabungan, Jumat (30/10).

Ia mengungkapkan masih terdapat sisa anggaran bencana tahun lalu sebesar hampir Rp3 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga tidak boleh dialihkan untuk keperluan lain — hanya boleh digunakan untuk bantuan langsung kepada masyarakat, terutama saat kondisi telah ditetapkan sebagai status bencana.

"Dana itu tidak masuk ke dalam APBD karena bantuan baru cair setelah BPBD lebih dulu mengeluarkan biaya penanganan menggunakan APBD. Saat ini anggaran tanggap darurat juga diposkan di Dinas Keuangan, mengingat aturan setiap OPD tidak diperbolehkan memiliki rekening sendiri — Pemkab hanya memiliki dua rekening, yaitu rekening pendapatan dan rekening belanja," jelas Binsar dari Fraksi Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala BPBD Madina, Muksin Nasution, menanggapi terbatasnya anggaran APBD tersebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah saat menghadapi bencana.

"Penanganan bencana dilakukan semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Namun kami tetap berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk melaksanakan upaya mitigasi," ujar Muksin melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama.

Muksin menjelaskan anggaran sekitar Rp489 juta tersebut mencakup berbagai pos belanja, di antaranya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang senilai Rp75 juta. Saat ini penanganan dilakukan secara bersinergi antar-instansi: Dinas PUPR menangani perbaikan tanggul yang jebol dan menurunkan alat berat ke wilayah terdampak, sementara Dinas Pertanian fokus pada rehabilitasi infrastruktur sungai dan sektor pertanian.(id.100)