APBD Pematangsiantar Tahun Depan Sentuh Rp995 Miliar

PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Wesly Silalahi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2027.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga didampingi dua Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih ST, yang digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (0/11/2026).

Pada kesempatan itu, Wesly menyampaikan dalam mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 ayat 1 bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebut kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Dipaparkan, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan maka telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2027 dengan struktur APBD.

Yakni, Pendapatan Daerah direncanakan Rp971.963.461.907; Belanja Daerah direncanakan Rp995.963.461.907; Sehingga defisit sebesar Rp24.000.000.000.

Untuk Pembiayaan Daerah, dengan perincian: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp.30.000.000.000; Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp6.000.000.000; Maka jumlah pembiayaan sebesar Rp24.000.000.000.

Dengan itu, Rancangan APBD TA 2027 mengalami defisit sebesar Rp24.000.000.000 yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp24.000.000.000. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

Wesly bilang, dengan mempedomani Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, bahwa pada saat Penyampaian Pengantar Nota Keuangan juga turut diserahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut, yaitu Nota Keuangan Atas Rancangan APBD TA 2027, Buku Rancangan Perda Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.

Sedangkan perincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan dijelaskan pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027, dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah dijadwalkan untuk pembahasan APBD.

Wesly sebut, Pemko Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027. Sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah," ujarnya.

Dia berharap pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar sebelum tahun anggaran tahun berkenaan dimulai.

"Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027," kata Wesly mengakhiri. (Ata)