APBK 2027 Disepakati, Fakhry Kebut Pembangunan Jembatan Pascabanjir


KUTACANE (Waspada.id): Kabar baik untuk masyarakat Aceh Tenggara. Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tenggara.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tenggara Masa Sidang I Tahun 2026, yang digelar di Gedung DPRK, Sabtu (14/11).
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE, MM, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah bekerja bersama menyepakati APBK 2027.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah bersama-sama menyepakati Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027," ujar Fakhry.

Menurut Fakhry, persetujuan ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah bukti sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
Dalam kesempatan itu, Fakhry juga menegaskan prioritas utama pemerintah ke depan, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana.
Dua jembatan yang rusak akibat banjir, yakni Jembatan Barung dan Jembatan Natam, menjadi perhatian serius. Bupati meminta agar pembangunan kedua jembatan tersebut segera diusulkan ke Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Khusus untuk Jembatan Natam, Fakhry meminta agar dibangun jembatan gantung sebagai solusi sementara, agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh.
"Kritikan kami terima, masukan juga kami terima. Semua ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza menyebut persetujuan APBK 2027 pada 14 November 2026 sebagai catatan penting sekaligus sejarah baru bagi daerah.
Ia menilai, kesepakatan cepat ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menghadapi dan menanggulangi dampak bencana.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan fokus terhadap pembangunan pascabencana, sehingga berbagai infrastruktur yang rusak dapat segera ditangani," ujarnya.
Denny juga menegaskan, legislatif dan eksekutif akan terus bersatu membangun Aceh Tenggara.
"Kami mendukung penuh setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027. (id80)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda