APBK Rp2,086 Triliun, Enam Catatan PA Menuntut Tindak Lanjut


SIGLI (Waspada.id): APBK Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan total belanja Rp2,086 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Fraksi Partai Aceh (PA) menyampaikan enam catatan penting yang menuntut perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna DPRK Pidie untuk penutupan pembahasan Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027, Kamis malam (19/11/2026), di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie. Rapat dipimpin Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H.
Berdasarkan struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.011.986.537.078, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.086.986.537.078. Selisih sebesar Rp75 miliar ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama, sehingga struktur anggaran berada dalam posisi berimbang.

Sulaiman alias Pak Salam membacakan enam catatan Fraksi PA terkait APBK Pidie 2027 dalam rapat paripurna DPRK Pidie. Waspada.id/Muhammad Riza
Dalam rapat tersebut, pendapat akhir Fraksi Partai Aceh dibacakan Sulaiman alias Pak Salam. Fraksi PA menyatakan persetujuan terhadap APBK 2027, sekaligus menyampaikan enam catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Melalui pendapat akhir tersebut, Sulaiman menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, mulai dari insiden kekerasan di Kecamatan Tiro, perlindungan perempuan dan anak, penerapan penggunaan bahasa Aceh dan kupiah, hingga kedisiplinan kepala SKPK serta kualitas realisasi anggaran.
Pertama, Fraksi PA menyoroti insiden kekerasan saat perayaan Maulid Nabi di Gampong Keunari, Kecamatan Tiro, pada 4 November 2026, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Fraksi meminta Komnas HAM RI mengungkap fakta secara terbuka. Mereka juga mengapresiasi langkah Polres Pidie dalam memeriksa korban dan melakukan penyelidikan tempat kejadian perkara, serta meminta agar fakta disampaikan secara jujur. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat turut diminta menyelesaikan persoalan terkait Qanun Nomor 3 Tahun 2013 agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat.
Kedua, Fraksi PA meminta SKPK terkait agar lebih responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan perempuan. Penanganan, menurut fraksi, tidak boleh hanya dilakukan setelah korban mengalami trauma mendalam.
Ketiga, Fraksi PA mengingatkan pelaksanaan surat edaran penggunaan bahasa Aceh dan kupiah. ASN, TNI/Polri serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie didorong menggunakan bahasa Aceh setiap Kamis di kantor. Sementara pegawai laki-laki diminta mengenakan kupiah setiap Jumat sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/INSTR/2023.
Keempat, Fraksi PA menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala dinas atau pimpinan OPD dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRK. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan dan etika pelayanan publik. Fraksi meminta para kepala SKPK hadir langsung dalam pembahasan bersama Banggar.
Kelima, Fraksi PA mengingatkan lambannya realisasi anggaran yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya penyerapan. Kondisi itu berpotensi menghambat pelayanan publik yang seharusnya dapat dilaksanakan tepat waktu. Karena itu, seluruh SKPK diminta bekerja lebih serius.
Keenam, Fraksi PA menegaskan tingginya serapan anggaran APBK 2027 harus diikuti kualitas pekerjaan yang lebih baik dan memadai. Penyerapan anggaran tidak boleh hanya mengejar angka, tetapi harus menghasilkan pekerjaan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sulaiman dalam pembacaan pendapat akhir tersebut juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi Fraksi PA. Catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian TAPK dan seluruh SKPK, bukan sekadar formalitas dalam proses persidangan.
Sementara itu, Sekda Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP., yang membacakan sambutan Bupati Pidie, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK, TAPK, serta seluruh SKPK yang telah bekerja dalam proses pembahasan RAPBK 2027.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Samsul menegaskan bahwa pembahasan RAPBK bukan sekadar menyepakati angka, melainkan menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. APBK 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan perhatian pada pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan.

Pimpinan DPRK Pidie bersama Sekwan dan Sekda dalam paripurna APBK 2027. Waspada.id/Muhammad Riza
“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” demikian pesan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Samsul Azhar.
Rancangan APBK 2027 selanjutnya akan melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi qanun. Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPK, para kepala bagian Setdakab, serta para camat.
Besarnya APBK harus sejalan dengan tanggung jawab dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat. Enam catatan Fraksi PA kini menunggu tindak lanjut, bukan sekadar jawaban di ruang paripurna. Jangan sampai setelah palu sidang diketuk, seluruh catatan itu justru berakhir di dalam tong sampah. Sebab, suara rakyat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan kerja nyata.(id69)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda