Apel Randis Roda Dua, Kepala SKPK diberi Waktu Sepekan Mengakomodir


SUBULUSSALAM (Waspada.id): Menyusul apel Kendaraan Dinas (Randis) roda dua/sepeda motor aset Pemko Subulussalam, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) diberi waktu sepekan mengakomodir dan memastikan keberadaan semua Randis di SKPK terkait.
Kesempatan itu diberikan setelah pada gelar apel tersebut dipastikan sejumlah randis tidak dihadirkan dengan berbagai alasan, seperti rusak, dipakai pihak lain dan sebagainya.
"Setiap Kepala SKPK diminta untuk memastikan keberadaan, kondisi sepeda motor di lingkungan dinas yang dipimpinnya, lalu dikumpulkan di pendopo wali kota dalam waktu sepekan, sejak hari ini," jelas Jhoni Arizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako didampingi Budi Karmantriono, Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam usai Apel Randis kepada Waspada.id di Pendopo Wali Kota Subulussalam, Rabu (18/11).

PULUHAN randis roda dua aset Pemko Subulussalam. (Waspada.id/Ist)
Pada apel yang dihadiri Wakil Wali Kota, M. Nasir, mewakili Kepala Kejari Subulussalam Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Mhd. Subhi Solih Hsb, SH, MH dan para Kepala SKPK itu, disebut kewajiban Kepala SKPK untuk menertibkan semua aset pemerintah, mulai pengadaan bahkan hingga pemusnahan.
Dikatakan, tujuan apel memeriksa kelayakan dan keamanan randis bagi pengguna, seperti mesin, rem, lampu, knalpot dll, cek administrasi, seperti STNK, terpasang atau tidak plat, pajak kendaraan, penampilan kendaraan dan sebagainya.
Menurut Jhoni, sebanyak 772 unit randis roda dua tersebar di 39 SKPK dalam sepekan ini harus diinventarisis sesuai form yang disediakan, lalu dikumpulkan di pendopo dalam pengawasan Kejari Subulussalam sebelum diserahkan pihak Kejari ke Pemko melalui Kabid Aset/Kekayaan BPKD.
"Selama tujuh hari diinventarisis sesuai form yang disiapkan, jika tidak dipenuhi akan dilakukan penarikan untuk diamanakan dalam pengawasan Kejari Subulussalam, selanjutnya diserahkan ke Pemko melalui Kabid Aset," jelas Jhoni, berharap semua Kepala SKPK menaanti ketentuan ini.
Jhoni juga mengingatkan para Kepala SKPK menyangkut pesan yang disampaikan Kasi Datun Kejari Subulussalam dalam apel tersebut tentang Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meskipun telah diubah sebagian melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. (id130)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda