Apresiasi Ketegasan RA, APMPEMUS: Sikap di Paripurna Harus Menjunjung Etika dan MoralApresiasi Ketegasan RA, APMPEMUS: Sikap di Paripurna Harus Menjunjung Etika dan Moral
LANGKAT (Waspada.id): Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas pimpinan DPRD Sumut, Ricky Antony, yang mengkritisi perilaku gubernur dalam forum sidang paripurna.
Ketua Umum APMPEMUS, Iqbal, menegaskan bahwa pernyataan Ricky Antony yang menilai adanya sikap arogansi bukanlah bentuk serangan personal, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“Forum paripurna adalah ruang resmi negara yang memiliki nilai etik, moral, dan konstitusional. Setiap pejabat publik, termasuk gubernur, wajib menghormati forum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” tegas Iqbal, Rabu (29/7).
Menurut APMPEMUS, apabila benar terjadi tindakan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap jalannya sidang paripurna, maka hal tersebut patut dikritisi secara terbuka sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
Ia menilai bahwa sikap meninggalkan forum resmi tanpa alasan yang jelas dapat dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Penilaian mengenai arogansi tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari sikap dan tindakan yang terlihat di ruang publik. Ketika etika dan tata tertib tidak dijunjung, maka kritik menjadi sesuatu yang sah dan perlu disampaikan,” tukasnya.
APMPEMUS juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Ricky Antony harus ditempatkan sebagai upaya menjaga marwah DPRD Sumatera Utara, bukan dipelintir menjadi narasi yang menyerang pribadi atau memecah ruang publik.
Dalam perspektif nalar hukum, setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga sikap, etika jabatan, serta menghormati mekanisme kelembagaan. Ketika hal tersebut diabaikan, maka kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang sah.
“Ketegasan Ricky Antony justru menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan. Ini adalah bentuk keberanian dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Iqbal.
APMPEMUS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif, tidak terjebak dalam opini yang dibangun secara sepihak, serta tetap mengedepankan etika dan nalar hukum dalam menyikapi dinamika politik daerah.
Di akhir pernyataannya, Ketua APMPEMUS menegaskan bahwa penghormatan terhadap forum paripurna bukan hanya soal prosedur, tetapi menyangkut integritas, moralitas, dan komitmen terhadap amanah rakyat.
“Siapa pun pejabatnya, etika dan moral dalam ruang sidang harus dijunjung tinggi. Kritik Ricky Antony adalah bentuk pengingat bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari pengawasan,” tandas Iqbal.(id24)
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda