Asesmen Partisipatif Pascabanjir: Tim Desa Binaan USU Petakan Permasalahan dan Kebutuhan Masyarakat Kelurahan Lopian

MEDAN (Waspada.id) – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Desa Binaan Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan asesmen partisipatif di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan masyarakat pascabanjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Asesmen tersebut menjadi bagian dari upaya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sekaligus pembentukan posko lapangan berbasis partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.

Tim Desa Binaan USU diketuai Zaid Perdana Nasution, S.T., M.T., Ph.D., dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU. Anggota tim terdiri dari Fakhruddin Rizal Batubara, S.T., M.TI., Dr. Achmad Siddik Thoha, S.Hut., M.Si., Dr. Drs. Fikarwin, M. Antropologi, Dr. Dra. Sri Alem Br. Sembiring, M.Si., Dr. Anthoni Veery Mardianta, S.T., M.T., IAP., CIIQA, serta Ivan Indrawan, S.T., M.T.

Kegiatan pengabdian tersebut menyasar sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Lopian pascabencana. Di antaranya pendangkalan Sungai Lopian, kerusakan tutupan lahan di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS), kerusakan permukiman dan lahan pertanian, serta belum tersedianya posko koordinasi kebencanaan di tingkat kelurahan.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi secara menyeluruh, tim menggunakan sejumlah pendekatan, antara lain Post-Disaster Needs Assessment (PDNA), pemetaan udara menggunakan drone, Sistem Informasi Geografis (GIS), serta metode partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan pada 10 Juli 2026. Selanjutnya, tim menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Sabtu (8/8/2026), yang diikuti warga, para kepala lingkungan dan lurah setempat.

FGD tersebut melibatkan perwakilan dari enam lingkungan yang ada di Kelurahan Lopian. Diskusi dilakukan untuk menggali kondisi aktual, kerusakan yang ditimbulkan bencana, sekaligus kebutuhan masyarakat dalam proses pemulihan dan menghadapi potensi bencana berikutnya.

Informasi yang dihimpun melalui FGD kemudian diperkuat dengan analisis spasial. Analisis tersebut mencakup kondisi kerusakan rumah warga, tutupan lahan di kawasan hulu sungai, pola permukiman hingga kondisi kawasan sempadan Sungai Lopian.

Dalam diskusi, masyarakat mengungkap dugaan bahwa alih fungsi tutupan hutan di kawasan hulu menjadi perkebunan kelapa sawit turut memperbesar risiko banjir pada November 2025. Berkurangnya tutupan vegetasi dinilai berpengaruh terhadap kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kondisi tersebut, menurut hasil diskusi, diperparah dengan adanya tumpukan gelondongan kayu yang menyumbat aliran sungai. Akumulasi berbagai kondisi tersebut diduga berkontribusi terhadap meluapnya Sungai Lopian ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Dampak banjir paling dirasakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Lahan pertanian warga mengalami kerusakan, sementara pendangkalan saluran irigasi turut memperlambat proses pemulihan lahan sawah.

Sungai Lopian Makin Lebar dan Dangkal

Selain kondisi lahan dan permukiman, perubahan morfologi Sungai Lopian menjadi salah satu perhatian utama tim dalam analisis spasial.

Salah seorang kepala lingkungan di Kelurahan Lopian mengatakan, kondisi sungai saat ini berbeda jauh dibandingkan sebelum bencana. Sungai disebut semakin melebar, tetapi justru mengalami pendangkalan.

"Kalau dulu paling 5 sampai 6 meter, sekarang sudah 7 mau 10 meter lebarnya, tapi dangkal. Dulu dalamnya bisa 1,5 meter, sekarang merata semata kaki, makanya kalau sudah datang hujan pasti banjir," ujar kepling saat ditemui di sela-sela FGD, Sabtu (8/8/2026).

Perubahan kondisi sungai tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kelurahan Lopian. Selain berpengaruh terhadap kapasitas aliran sungai, pendangkalan juga berpotensi meningkatkan risiko genangan ketika terjadi hujan deras.

Disiapkan Posko Lapangan

Hasil asesmen dan analisis spasial yang dilakukan Tim Desa Binaan USU selanjutnya akan menjadi bahan dalam merumuskan rekomendasi tata ruang yang lebih tangguh terhadap bencana.

Program tersebut juga diarahkan pada pembentukan posko lapangan bencana di tingkat kelurahan. Keberadaan posko diharapkan dapat memperkuat koordinasi ketika terjadi bencana maupun dalam kegiatan mitigasi sebelum bencana terjadi.

Posko tersebut nantinya diharapkan menjadi pusat koordinasi lintas pemangku kepentingan, sentra penyaluran bantuan kemanusiaan, serta pusat komunikasi dan mitigasi kebencanaan bagi masyarakat terdampak.

Melalui kolaborasi antara akademisi USU, pemerintah kelurahan dan masyarakat, program Desa Binaan ini diharapkan menghasilkan dokumen rencana penanggulangan bencana yang komprehensif.

Dokumen tersebut tidak hanya mengandalkan data teknis dan hasil pemetaan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman, aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kelurahan Lopian dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Dengan pendekatan tersebut, upaya penanggulangan bencana diharapkan tidak berhenti pada penanganan pascabencana, tetapi juga mendorong penguatan mitigasi, kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.(Wsp.id)