ASPEGASS Gelar Rakor Bahas Kelengkapan Perizinan Usaha Peternakan Unggas

PANTAI LABU (Waspada.id): Asosiasi Peternak Unggas Sejahtera (ASPEGASS) Deliserdang menggelar rapat koordinasi bersama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan anggota guna membahas kelengkapan perizinan, serta administrasi usaha peternakan unggas, menyusul diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan izin dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deliserdang.

Rapat berlangsung di Sekretariat ASPEGASS, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Kamis (12/11/26).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Penasihat, Bunhui, Wakil Ketua Dewan Penasihat Soelarno, Ketua DPP ASPEGASS Sengguan, Wakil Ketua DPP Ahan, Sekretaris DPP Hasan, Bendahara DPP Hantek, serta sejumlah anggota organisasi.

Rapat koordinasi itu merupakan tindak lanjut surat Satpol PP Kabupaten Deliserdang Nomor 100.3.12/3740/Satpol PP/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Izin.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Satpol PP akan melakukan pemeriksaan terhadap perizinan usaha dan bangunan milik para pelaku usaha sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pemeriksaan itu mengacu pada Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 30 Ayat (1) tentang kewajiban memiliki izin bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha. Selain itu, mengacu pada Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 45 huruf (h) terkait larangan mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan para pelaku usaha peternakan meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin usaha peternakan, surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan, dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL-UPL atau SPPLH, Tanda Daftar Gudang (TDG), dokumen pajak air tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Melalui rapat tersebut, pengurus ASPEGASS memberikan pemahaman kepada anggota, khususnya peternak ayam petelur, mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perizinan dan administrasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu juga ditegaskan bahwa ASPEGASS merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah pemersatu dan penguatan komunikasi antarpelaku usaha peternakan unggas, khususnya di Kecamatan Pantai Labu dan umumnya di Sumatera Utara.

ASPEGASS tidak memiliki kewenangan mengurus ataupun menerbitkan perizinan usaha peternakan bagi anggotanya. Namun, organisasi tersebut berperan menampung aspirasi, menyampaikan informasi, melakukan pemantauan, serta menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antarpeternak.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota semakin memahami kewajiban administrasi dan perizinan masing-masing serta segera mengambil langkah untuk melengkapi dokumen usaha yang diperlukan.

ASPEGASS juga diharapkan terus berperan sebagai wadah pemersatu dan mitra komunikasi peternak dalam mewujudkan usaha peternakan unggas yang tertib administrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua Dewan Penasehat , Bunhui Awi mengapresiasi rapat ini dan mengajak para pengusaha peternak unggas di Pantai labu dapat mentaati peraturan dan mengurus perijinan dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, ujarnya.(id.28/Idris Lubis)