ASWGI Dan PSGA USU Dorong Kesetaraan Dan Pemberdayaan Perempuan

MEDAN (Waspada.id) — Asosiasi Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) bersama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Dialog Publik ASWGI 2026 Klaster Cut Nyak Dien–Sumatera Utara dengan tema “Perempuan Merdeka, Perempuan Berdaya: Gender Equity–Multiple Burden”, Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti 410 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dosen, staf pengajar, tenaga pendidik, mahasiswa, aktivis perempuan, perwakilan lembaga hingga masyarakat umum.

Tingginya partisipasi peserta menunjukkan isu kesetaraan gender dan beban berlapis yang dihadapi perempuan masih menjadi perhatian berbagai kalangan, baik di lingkungan akademik maupun masyarakat.

Dialog tersebut menjadi ruang untuk membahas persoalan multiple burden yang masih dialami perempuan dalam ranah domestik, produktif maupun sosial. Persoalan itu dinilai bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan perempuan mengatur berbagai peran, tetapi juga dipengaruhi ketimpangan pembagian tanggung jawab, relasi kuasa, norma sosial, serta dukungan keluarga dan institusi.

Ketua Umum ASWGI, Dr. Ir. Arianti Ina Restiani Hunga, M.Si., menyampaikan opening speech sekaligus membuka kegiatan. Acara juga diawali sambutan Ketua PSGA USU sekaligus Koordinator Wilayah Tjut Nyak Dien, Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, S.E., M.Si., serta Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU, Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. Dialog dipandu Dr. Eva Syahfitri Nasution, S.H., M.H.

Dialog menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi. Dr. Meutia Nauly, S.Psi., M.Si., Psikolog, membahas pengalaman perempuan Batak dari perspektif psikologi gender dan klinis komunitas.

Ia menyoroti pengaruh budaya, pengalaman gender, beban ganda dan tekanan reproduksi terhadap kesehatan mental perempuan. Namun, perempuan juga dinilai memiliki agensi dan resiliensi yang dapat diperkuat melalui pendidikan, dukungan sosial, kemandirian ekonomi serta ruang kepemimpinan.

Sementara Prof. Dra. Pujiati, M.Soc.Sc., Ph.D., mengangkat isu gender equity dan multiple burden. Menurutnya, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik belum selalu diikuti pembagian tanggung jawab domestik yang setara.

Beban berlapis tersebut dapat mencakup peran reproduktif, produktif dan sosial yang harus dijalankan perempuan secara bersamaan tanpa dukungan yang memadai.

Para peserta seminar

Dalam perspektif budaya dan kepemimpinan, Hj. Nuriandy, B.A., diangkat sebagai salah satu figur yang menggambarkan perjalanan perempuan dalam membangun pendidikan, organisasi dan kelembagaan. Pengalaman tersebut menunjukkan kepemimpinan perempuan dapat berkembang lintas ruang melalui gagasan, komitmen, pengorganisasian, jejaring dan keberlanjutan program.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Parallel Session yang menghadirkan empat akademisi USU dari berbagai bidang, yakni Prof. Dr. Dra. Mahriyuni, M.Hum. dari Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., MBA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Ameilia Zuliyanti Siregar, S.Si., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Pertanian.

Sesi tersebut memperluas pembahasan mengenai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan melalui perspektif budaya, ekonomi, sosial, agama dan inklusi, khususnya terkait pengalaman perempuan Batak, Melayu dan Aceh di Aceh dan Sumatera Utara.

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam forum tersebut adalah bahwa gender equity bukan berarti menuntut perempuan menjadi semakin kuat untuk menanggung seluruh beban. Kesetaraan justru harus diwujudkan melalui kondisi yang memungkinkan perempuan mengembangkan kapasitas secara optimal.

Hal itu membutuhkan pembagian peran yang adil, dukungan keluarga dan institusi, akses terhadap pengambilan keputusan, serta pengakuan terhadap kerja perempuan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.

Hasilkan Policy Brief Nasional

Dialog Publik ASWGI 2026 juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan pengalaman dan kondisi perempuan di Sumatera Utara dan Aceh. Rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu bahan penyusunan Policy Brief Nasional ASWGI mengenai kesetaraan gender dan persoalan beban berlapis perempuan.

Prof. Ritha F. Dalimunthe mengatakan policy brief tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif gender.

“Policy brief tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif gender, khususnya terkait pembagian kerja domestik dan pengasuhan, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan, penguatan kepemimpinan perempuan, serta penciptaan lingkungan pendidikan dan kerja yang lebih ramah perempuan,” ujarnya.

Ameilia Zuliyanti Siregar menambahkan bahwa persoalan beban berlapis perempuan bukan semata-mata persoalan perempuan sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurutnya, upaya mengurangi beban tersebut memerlukan dukungan keluarga, laki-laki, perguruan tinggi, komunitas, organisasi perempuan, pemerintah, dunia usaha, tokoh adat dan agama, media serta organisasi masyarakat sipil.

Sementara Dr. Hairani Siregar menegaskan bahwa perempuan merdeka bukan berarti perempuan tanpa peran, tetapi perempuan yang memiliki ruang, suara, dukungan dan kuasa untuk menentukan arah kontribusinya.

“Karena itu, upaya mengurangi beban berlapis membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, laki-laki, perguruan tinggi, komunitas, pemerintah, dunia usaha, tokoh adat dan agama, media, serta organisasi masyarakat sipil,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, ASWGI dan PSGA USU mendorong agar dialog mengenai perempuan tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Hasil pembahasan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui riset, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penguatan jejaring, advokasi kebijakan serta rekomendasi berbasis kondisi Aceh dan Sumatera Utara untuk mendukung agenda kesetaraan gender di tingkat nasional. (wsp.id)