Breaking News
Memuat breaking news...

Aswin Parinduri Dorong Lobi Pusat dan Pinjaman SMI Hadapi Pemangkasan TKD

Redaksi
Redaksi
Rabu, 21 Oktober 2026 - 3.06 PM WIB
Aswin Parinduri Dorong Lobi Pusat dan Pinjaman SMI Hadapi Pemangkasan TKD
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri. Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengintensifkan lobi kepada pemerintah pusat agar pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau kembali. Ia juga menyarankan penjajakan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Aswin di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026), menyikapi keterbatasan anggaran daerah di tengah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah.

Menurut Aswin, pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemprovsu perlu mencari solusi agar keterbatasan fiskal tidak mengorbankan pelayanan publik.

“Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala,” ujarnya.

Perjuangkan Alokasi TKD

Aswin menilai, Pemprovsu perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi TKD untuk Sumut dapat dievaluasi kembali.

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi besar, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut diharapkan sejalan dengan dukungan fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah provinsi kembali melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat supaya alokasi TKD itu bisa dikembalikan atau ditinjau kembali. Daerah juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pinjaman SMI Jadi Alternatif

Selain lobi kepada pemerintah pusat, Aswin mendorong Pemprovsu mengkaji pinjaman daerah melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Ia menyebutkan, masih banyak jalan rusak, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta sekolah yang membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut memerlukan penanganan terencana meskipun kemampuan APBD terbatas.

“Alternatif kedua, silakan dikaji pinjaman untuk membangun daerah ini. Kita mengetahui masih banyak jalan yang rusak, fasilitas kesehatan belum memadai, dan sekolah-sekolah yang kondisinya membutuhkan perhatian. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Namun, Aswin mengingatkan agar rencana pinjaman dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan besaran bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan membayar cicilan, serta dampaknya terhadap APBD. Pembiayaan harus diarahkan pada proyek prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, dan perbaikan tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil maksimal.

Dukung Langkah Gubernur

Aswin turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilainya energik dan turun langsung melihat persoalan masyarakat di berbagai daerah.

Ia berharap gubernur memperkuat lobi kepada pemerintah pusat sekaligus mengkaji alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah harus tetap menjadi perhatian agar kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan.

Aswin menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun, setiap kebijakan pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban berlebihan pada masa mendatang.

“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kebutuhan masyarakat terabaikan. Kita harus terus mencari jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara semakin meningkat,” pungkasnya.(id142)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement