Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Aturan Lengkap Dana Cadangan Pesangon: Pengusaha Wajib Sisihkan Dana, UMK Dikecualikan

Redaksi
Redaksi
Senin, 16 November 2026 - 8.28 AM WIB
Aturan Lengkap Dana Cadangan Pesangon: Pengusaha Wajib Sisihkan Dana, UMK Dikecualikan
Foto ilustrasi
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan aturan baru terkait perlindungan hak pekerja melalui penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui kebijakan ini, perusahaan diwajibkan menyisihkan dana untuk menjamin pembayaran pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan pemerintah nantinya akan menunjuk lembaga pemerintah sebagai pengelola dana tersebut. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang ditunjuk.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memastikan undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), dilansir dari Youtube akun @NgoPiSIK.

Khusus untuk perlindungan pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, pemerintah menghadirkan skema pengamanan hak melalui Dana Cadangan Pesangon.

"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.

Indah menjelaskan, melalui mekanisme tersebut perusahaan diwajibkan memperhitungkan potensi kewajiban pembayaran pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.

Lantas, bagaimana aturan lengkap mengenai Dana Cadangan Pesangon, mulai dari kewajiban perusahaan, pengelolaan, pencairan, hingga sanksi bagi pengusaha yang melanggar?

1. Pengusaha Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi PHK.

Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.

2. Dana Berasal dari Aset Perusahaan

Mengenai sumber pendanaan, Pasal 254 menjelaskan bahwa dana cadangan pesangon berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun.

Dana yang telah dicadangkan tersebut wajib ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.

Selanjutnya, dana tersebut akan dicatat sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan.

Dengan mekanisme ini, perusahaan memiliki kewajiban menyiapkan sumber pendanaan untuk memenuhi hak pesangon pekerja apabila terjadi PHK.

3. Pengelolaan Dana Harus Transparan dan Akuntabel

Pemerintah juga menetapkan prinsip ketat dalam pengelolaan Dana Cadangan Pesangon.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1), dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah dengan memperhatikan sejumlah prinsip, yaitu:

Kehati-hatian.

Transparansi.

Akuntabilitas.

Keamanan.

Kemanfaatan bagi pekerja.

Kepastian pengembalian aset pengusaha apabila terjadi kelebihan dana.

Selain itu, dana yang terkumpul wajib dikelola secara terpisah dari aset milik lembaga pengelola.

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengelolaan dana tetap terjaga dan penggunaannya sesuai dengan tujuan perlindungan hak pekerja.

4. Penyediaan Dana Dimulai Sejak Hubungan Kerja

Dari sisi operasional, Pasal 256 mengatur bahwa besaran penyediaan dan pemupukan Dana Cadangan Pesangon dilakukan oleh pengusaha sejak terjadinya hubungan kerja.

Artinya, perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban tersebut sejak hubungan kerja dengan pekerja dimulai.

Sementara itu, ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga mekanisme pencairan dana akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

5. Dana Pesangon Dibayarkan Langsung kepada Pekerja saat PHK

Mekanisme pembayaran Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Pasal 257.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga pemerintah akan membayarkan dana cadangan pesangon secara langsung kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha apabila terjadi PHK.

Namun, terdapat ketentuan apabila dana yang telah dicadangkan perusahaan ternyata tidak mencukupi hak pesangon pekerja.

Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha membayar kekurangan tersebut secara langsung kepada pekerja.

Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan dana setelah seluruh hak pesangon pekerja dibayarkan, sisa dana tersebut dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.

6. Dana Dikembalikan Jika Pekerja Mengundurkan Diri

Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengembalian dana apabila pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK.

Berdasarkan Pasal 258 ayat (1), lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh Dana Cadangan Pesangon yang berasal dari aset pengusaha kepada pengusaha.

Pengembalian tersebut harus dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.

Meski demikian, pengusaha tidak diperbolehkan menarik kembali dana yang telah dicadangkan selama hubungan kerja masih berlangsung.

7. Perusahaan Wajib Menerapkan Aturan Paling Lambat Oktober 2027

Mengenai batas waktu penerapan, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menetapkan bahwa penyediaan dan pemupukan Dana Cadangan Pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan.

Dengan undang-undang yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026, penerapan kewajiban tersebut ditargetkan paling lambat Oktober 2027.

Artinya, perusahaan memiliki waktu untuk mempersiapkan mekanisme pencadangan dan pengalihan dana kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk.

8. Ada Sanksi Administratif bagi Perusahaan yang Melanggar

Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan Dana Cadangan Pesangon.

Berdasarkan Pasal 298 ayat (1), pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi tersebut diberikan secara bertahap, meliputi:

Teguran tertulis.

Pembatasan kegiatan usaha.

Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

Pembekuan kegiatan usaha.

Dengan adanya aturan Dana Cadangan Pesangon ini, pemerintah berupaya memastikan hak pekerja tetap terlindungi ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK. Di sisi lain, perusahaan juga dituntut mempersiapkan kewajiban finansial sejak awal hubungan kerja agar pembayaran pesangon tidak menjadi persoalan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. (cnni)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement