Audit Data Desil Belawan, PKH Dan BPNT Harus Tepat Sasaran

MEDAN (Waspada.id): Persoalan kemiskinan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Medan Belawan mendapat sorotan. Pemerintah Kota Medan didesak melakukan verifikasi dan validasi ulang data desil masyarakat untuk memastikan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun program bantuan lainnya benar-benar diterima warga yang berhak.

Desakan itu disampaikan Aktivis Muda Pemerhati Kebijakan Publik Sumatera Utara, Muhammad Rafli, menyikapi pernyataan Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, H.T. Bahrumsyah, mengenai masih banyaknya masyarakat miskin, termasuk persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah Belawan.

Rafli mengatakan, kondisi kemiskinan di Belawan tidak semestinya hanya dilihat berdasarkan angka administrasi. Pemerintah perlu memastikan data sosial ekonomi yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

"Jika ada warga yang secara nyata hidup miskin tetapi tidak masuk daftar penerima bantuan, sementara warga yang dinilai mampu justru menerima, maka akurasi data sosial ekonomi patut dipertanyakan dan harus diverifikasi ulang," ujar Rafli di Medan, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, Pemko Medan, khususnya Camat Medan Belawan dan para lurah di wilayah tersebut, perlu membuka data dan menjelaskan mekanisme pendataan masyarakat miskin secara transparan.

"Pertanyaannya sederhana, apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan?" katanya.

Rafli meminta dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data desil masyarakat di Belawan. Pemeriksaan, katanya, perlu mencakup proses pendataan mulai tingkat lingkungan, kelurahan hingga kecamatan.

Selain itu, pemerintah diminta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat yang merasa tidak terdata atau mengalami kesalahan klasifikasi desil.

"Jangan sampai warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan karena persoalan data. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah berubah harus diperbarui statusnya," ujarnya.

Sorotan tersebut juga mencakup penyaluran PKH, BPNT atau bantuan pangan serta program bantuan sosial lainnya. Rafli meminta pemerintah memastikan seluruh program tersebut memiliki basis data yang akurat dan mekanisme penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta transparansi terhadap penggunaan dana CSR yang diperuntukkan bagi masyarakat. Jika dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan maladministrasi, menurut Rafli, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah korektif.

"Kalau seluruh proses sudah dilakukan sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk takut terhadap pemeriksaan dan transparansi. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus segera melakukan koreksi agar hak masyarakat yang membutuhkan tidak terabaikan," tegasnya.

Rafli juga mendorong DPRD Kota Medan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai kondisi kemiskinan di Medan Belawan serta akurasi data penerima program sosial.

"Jangan sampai masyarakat miskin hanya menjadi angka dalam laporan, sementara persoalan nyata di lapangan tidak pernah terselesaikan," katanya.

Ia meminta Camat Medan Belawan dan para lurah menjelaskan jumlah warga miskin yang terdata, jumlah warga berdasarkan kategori desil, penerima PKH dan BPNT, mekanisme verifikasi serta pemutakhiran data, termasuk mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban program CSR bagi masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap data penerima bansos setelah muncul persoalan ketepatan sasaran penyaluran bantuan di Kelurahan Helvetia. Rico menegaskan data penerima PKH dan BPNT perlu dibenahi, termasuk bagi warga yang kondisi ekonominya berubah atau mengalami kesalahan klasifikasi desil. (detikcom)

Sementara itu, persoalan kemiskinan di Belawan juga menjadi perhatian pemerintah. Pemko Medan sebelumnya menyatakan pembenahan Belawan mencakup sektor sosial, pendidikan dan lingkungan. (portal.pemkomedan.go.id)

"Pada akhirnya masyarakat berhak mendapatkan data yang akurat, bantuan yang tepat sasaran serta pengelolaan program publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Rafli. (fs)