Bagaimana Seharusnya Pemerintah Mencermati Aksi Damai Mahasiswa Dan Masyarakat?

Oleh: Abdul Rahim Siregar, ST., MT

Bulan ini menjadi salah satu periode yang penuh ujian bagi bangsa Indonesia. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, berbagai persoalan justru muncul secara bersamaan. Mulai dari kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai sebagian kalangan membebani daerah, penanganan bencana yang belum sepenuhnya tuntas, polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), besarnya anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga BBM dan sembako, hingga pembubaran diskusi akademik yang menghadirkan sejumlah menteri.

Gelombang kritik yang muncul dari mahasiswa, guru besar, akademisi, dan masyarakat luas harus dibaca sebagai alarm demokrasi, bukan ancaman politik. Sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar dan merespons aspirasi rakyatnya.

Pemerintah pusat perlu belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk sejumlah bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana bukan semata persoalan alam, tetapi juga cerminan kesiapan tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat melihat respons yang lambat, koordinasi yang lemah, atau pemulihan yang belum menyentuh kebutuhan dasar warga terdampak, maka kepercayaan publik perlahan akan terkikis.

Thomas Jefferson pernah mengatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan membebani mereka. Dalam perspektif Islam, Umar bin Khattab RA juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap rakyat yang terlantar. Nilai-nilai tersebut relevan untuk menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demonstrasi mahasiswa, pernyataan para guru besar, serta kritik masyarakat yang berkembang hari ini seharusnya dipahami sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang sunyi dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan. Nelson Mandela pernah menegaskan bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang selalu berada di depan, melainkan mereka yang mampu mendengarkan suara dari belakang.

Karena itu, Presiden, DPR, dan kabinet perlu membuka ruang dialog nasional yang lebih luas dengan mahasiswa, akademisi, tokoh agama, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya. Dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan langkah penting untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa.

Salah satu langkah mendesak adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program tersebut memiliki tujuan yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun, niat baik saja tidak cukup. Program besar membutuhkan tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme evaluasi yang objektif.

Peter Drucker, tokoh manajemen modern, pernah mengatakan bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur tidak dapat dikelola. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan audit independen, kajian akademik yang komprehensif, serta evaluasi berkala yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat sipil agar program-program strategis nasional benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Di bidang pangan dan energi, pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang masih tumpang tindih. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan yang merata. Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kemakmuran apabila tata kelola dan institusinya lemah. Karena itu, penguatan kualitas SDM dan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional.

Persoalan tata kelola lembaga strategis seperti PTPN, Agrinas Palma, Badan Bank Tanah, dan institusi lain yang bergerak di sektor agraria juga perlu menjadi perhatian serius. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Namun apabila tata kelolanya tidak efektif, justru dapat memunculkan konflik agraria, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya produktivitas nasional.

Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, pernah menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menjalankannya. Karena itu, reformasi kelembagaan harus menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional.

Pendekatan Sentralistik

Dalam sektor energi dan sumber daya mineral, pendekatan sentralistik yang selama ini dominan perlu diimbangi dengan semangat desentralisasi yang sehat. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Mereka perlu diberi ruang yang lebih besar dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Keterlibatan daerah diyakini dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, evaluasi terhadap anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga perlu dilakukan secara terbuka dan terukur. Ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama kemajuan bangsa sekaligus amanat konstitusi. Masyarakat berhak mengetahui manfaat nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran publik.

Kenaikan harga BBM dan sembako yang terus menekan daya beli masyarakat juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan masyarakat stagnan, yang terancam bukan hanya ekonomi rumah tangga, tetapi juga stabilitas sosial. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki distribusi logistik, serta menutup ruang spekulasi yang merugikan masyarakat.

Pada akhirnya, gelombang demonstrasi mahasiswa dan kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, fenomena tersebut harus dijadikan momentum koreksi nasional. Mahasiswa, guru besar, dosen, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat yang menyampaikan aspirasi pada hakikatnya sedang mengingatkan bahwa cita-cita reformasi belum sepenuhnya selesai.

Sikap paling bijak bagi pemerintah hari ini adalah mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan bergerak bersama seluruh elemen bangsa. Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan bangsa yang berani mengakui kekurangan dan segera memperbaikinya demi masa depan rakyat dan generasi yang akan datang.(Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut – Mahasiswa S3 Manajemen UMSU)