Bahlil Buka Suara soal Ancaman Subsidi Energi Membengkak

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menghadapi risiko pembengkakan subsidi energi pada 2027 jika harga minyak dunia kembali melonjak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan mengibaratkan pergerakan harga minyak dunia seperti penyakit malaria yang bisa kembali kambuh sewaktu-waktu.

Menurut Bahlil, dinamika geopolitik global menjadi salah satu faktor yang membuat arah harga minyak sulit diprediksi. Ketegangan di Timur Tengah serta konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi membuat pasar minyak kembali bergejolak.

“Kondisi global dan konflik yang terjadi masih sulit diprediksi kapan berakhirnya. Saya menganalogikan harga minyak dunia ini seperti penyakit malaria: pagi terasa sembuh, sore bisa kambuh lagi. Jadi, kita tidak pernah tahu pasti,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Senin (31/8/2026).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel.

Selain itu, subsidi tetap minyak solar ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter. Pemerintah juga mengusulkan alokasi subsidi listrik sebesar Rp117,84 triliun.

Anggaran subsidi listrik tersebut meningkat dibandingkan alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp100,83 triliun dan lebih tinggi dari realisasi 2025 yang mencapai Rp87,46 triliun.

Harga Minyak Naik, Subsidi Berpotensi Membengkak

Bahlil mengatakan, beban subsidi berpotensi kembali membesar apabila harga minyak dunia bergerak jauh di atas asumsi pemerintah.

Meski demikian, pemerintah berharap kondisi pasar dan nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil sehingga tekanan terhadap anggaran negara dapat diminimalkan.

“Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp117,84 triliun memperhitungkan asumsi ICP US$ 75 per barel, nilai tukar Rp17.500 per US$ 1, dan tingkat inflasi 2,5%. Jika asumsi ICP naik menjadi US$ 80 per barel, tentu ada potensi penambahan subsidi. Kita berharap nilai tukar rupiah tidak terlalu banyak terkoreksi,” tutur Bahlil.

Subsidi Energi 2027 Bisa Tembus Rp272,9 Triliun

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menjelaskan, besaran subsidi energi sangat dipengaruhi sejumlah variabel, terutama harga minyak mentah internasional, nilai tukar rupiah, serta volume kuota yang ditetapkan pemerintah.

"Besaran subsidi sangat bergantung pada variabel kuota, pergerakan ICP, dan indikator makro lainnya," kata Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar US$75 per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Tekanan juga datang dari asumsi nilai tukar. Pemerintah menggunakan asumsi rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS, melemah Rp1.000 dibandingkan asumsi makro APBN 2026.

"Nilai tukar sangat memengaruhi total nilai subsidi. Usulan alokasi ini tentu dibahas secara lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas," tambah Erani.

Dibahas Bersama DPR

Dengan sejumlah asumsi tersebut, pagu subsidi energi dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp272,9 triliun.

Angka tersebut meningkat hampir Rp50 triliun dibandingkan outlook subsidi energi 2026 yang berada di level Rp227,3 triliun.

Namun, Erani menegaskan angka tersebut belum bersifat final.

Kementerian ESDM masih akan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2027 bersama Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari proses pematangan alokasi subsidi energi sebelum ditetapkan dalam APBN 2027.

Dengan demikian, pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah akan menjadi dua faktor penting yang menentukan apakah anggaran subsidi energi 2027 tetap berada dalam pagu yang direncanakan atau kembali membutuhkan penyesuaian. (Lip6)