Bahlil Curiga Sebagian LNG Indonesia ke Singapura Dijual Lagi ke Negara Lain

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah mulai menyoroti pemanfaatan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diekspor Indonesia ke Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga sebagian pasokan LNG yang dikirim ke negara tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan diperdagangkan kembali ke negara lain.

Bahlil mengungkapkan, selain mengekspor gas melalui jaringan pipa, Indonesia juga mengirim sekitar 148 kargo LNG ke Singapura. Namun, ia meyakini tidak seluruh pasokan tersebut dikonsumsi langsung oleh negara tujuan.

"Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Selain LNG, Indonesia juga memasok gas melalui jaringan pipa dari wilayah Sumatra dan Natuna ke Singapura. Total ekspor gas pipa tersebut mencapai sekitar 409,5 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

Dari total pasokan berdasarkan kontrak tersebut, pemerintah hanya melakukan pengurangan sebagian sebesar 31 juta. Bahlil menegaskan, penyesuaian pasokan itu belum melanggar ketentuan kontrak karena masih berada dalam batas minimum yang diperbolehkan.

"Sekarang ini yang kita lakukan pemotongan sebagian itu adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada," katanya.

"Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi enggak ada masalah, ya," imbuh Bahlil.

Bahlil Minta Singapura Hargai Kepentingan Indonesia

Bahlil menegaskan Indonesia tetap menghormati perjanjian ekspor gas dengan negara mitra. Namun, ia mengingatkan bahwa hubungan perdagangan antarnegara harus berjalan dengan prinsip saling menghargai, terutama ketika Indonesia juga menghadapi peningkatan kebutuhan energi domestik.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya berorientasi pada pemenuhan kontrak ekspor tanpa mempertimbangkan kebutuhan energi di dalam negeri.

"Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan antarnegara. Harus sama-sama menghargai," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 26 Oktober 2026.

Pengurangan pasokan gas pipa sebesar 31 juta British thermal unit per hari (MMBTUD) tersebut setara sekitar 8 persen dari total ekspor berdasarkan kontrak yang mencapai 409,55 MMBTUD.

Bahlil menjelaskan, penyesuaian pasokan dilakukan untuk memberikan prioritas kepada kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan gas bagi pembangkit listrik dan bahan baku industri.

Selain itu, terdapat faktor pemeliharaan fasilitas produksi serta penurunan produksi di sejumlah sumur gas yang turut memengaruhi ketersediaan pasokan.

Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih berada dalam batas kontrak yang disepakati dengan negara mitra.

"Jangan ajarin Indonesia tentang komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak," kata Bahlil.

Perkuat Ketahanan Energi, Pemerintah Ubah Skema Impor

Di tengah upaya mengatur kembali pasokan gas untuk kebutuhan domestik, pemerintah juga memperkuat strategi ketahanan energi nasional.

Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Regulasi tersebut membuka mekanisme pengadaan melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) serta pemerintah dengan badan usaha atau government-to-business (G2B).

Melalui mekanisme tersebut, Badan Layanan Umum (BLU) akan menangani pengadaan dan menyalurkan kebutuhan energi kepada Pertamina.

Pemerintah berharap skema baru ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mencari sumber pasokan energi alternatif, terutama ketika ketidakpastian geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok energi internasional.

Bahlil mengungkapkan, Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor minyak mentah dan LPG. Bahkan, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.

Sementara itu, untuk komoditas solar, Indonesia telah menghentikan impor dan memenuhi kebutuhan melalui produksi dalam negeri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan produksi energi domestik dan diversifikasi sumber pasokan masih menjadi pekerjaan penting pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. (Lip6)