Bahlil-Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak NaikBahlil-Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak NaikBahlil-PurbayaPastikanHargaBBMSubsidiTakNaik

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memastikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak dunia masih bergerak tidak menentu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bahlil mengatakan, pemerintah telah menyepakati untuk mempertahankan harga BBM subsidi, termasuk ketika kenaikan harga minyak dunia turut memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP).

"Saya sama Pak Menteri (Keuangan) bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, ini yang paling penting," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Di sisi lain, pemerintah bersama badan usaha akan terus menyesuaikan formula harga BBM nonsubsidi dengan perkembangan harga minyak dunia. Artinya, harga BBM nonsubsidi berpotensi turun ketika harga minyak dunia melemah dan dapat kembali terkoreksi apabila harga minyak meningkat.

"Kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan," beber dia.

BBM Subsidi Akan Lebih Selektif

Selain memastikan harga BBM subsidi tidak naik, pertemuan Bahlil dan Purbaya juga membahas penataan konsumsi BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah membatasi akses masyarakat berpenghasilan tinggi terhadap BBM subsidi, khususnya Pertalite. Pemerintah bahkan mulai membahas kemungkinan kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10 tidak lagi menerima subsidi BBM.

Bahlil sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun sistem pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut. Kebijakan itu diperlukan karena sebagian subsidi energi dinilai masih dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, penataan tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," tegas dia.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran penghematan maupun mekanisme final pembatasan konsumsi BBM subsidi. Skema tersebut masih dalam tahap pengkajian dan uji coba.

"Semuanya lagi di-exercise, kita ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," imbuh dia.

Pembatasan Bukan Dalam Waktu Dekat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa pemerintah tengah mengkaji pembatasan konsumsi Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Meski demikian, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mempelajari sistem yang paling tepat agar pembatasan dapat dilakukan secara bertahap.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi membatasi subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9, 10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ucap dia.

Purbaya mengatakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima BBM subsidi saat ini dinilai sudah cukup baik. Hal itu membuka peluang bagi pemerintah untuk menerapkan pembatasan konsumsi ketika kebijakan tersebut telah siap.

"Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," imbuh Bendahara Negara ini.

Dengan demikian, pemerintah mengambil dua arah kebijakan sekaligus: menahan harga BBM subsidi agar tidak membebani masyarakat dan memperketat penyalurannya agar subsidi tidak dinikmati kelompok yang dinilai mampu. (Lip6)