Bahlil Sentil Pemilik Mobil Mewah: Jangan Ambil Hak Rakyat, Jangan Pakai BBM Subsidi

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mencegah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Di tengah antrean yang terjadi di sejumlah SPBU, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mampu tidak ikut menggunakan BBM subsidi.

Bahlil mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan mewah untuk menghentikan konsumsi BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar. Menurutnya, peralihan atau shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu persoalan yang tengah diperhatikan pemerintah.

Saat ini, pemerintah disebut sedang memformulasikan aturan untuk mencegah terjadinya shifting tersebut.

"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sembari menunggu regulasi baru tersebut rampung, Bahlil meminta masyarakat yang tergolong mampu memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Dalam berbagai kesempatan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," ujar Bahlil.

Ia menegaskan, BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima. Karena itu, penggunaan BBM subsidi oleh masyarakat yang tergolong mampu dinilai tidak tepat.

Kuota BBM Subsidi Berpotensi Ditambah

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan adanya potensi penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Penambahan tersebut diproyeksikan menyusul potensi terlampauinya batas kuota penyaluran Pertalite dan Biosolar.

"Sepertinya akan ada penambahan kuota," ujarnya.

Laode menyebut penambahan kuota tersebut kemungkinan akan difokuskan pada Biosolar. Namun, ia belum membeberkan rincian penambahan kuota karena perhitungan dan pengumuman terkait hal tersebut merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Antrean SPBU Bukan karena Stok BBM Menipis

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU belakangan ini bukan disebabkan oleh persoalan ketersediaan stok.

Ketersediaan BBM disebut masih mencukupi. Namun, antrean muncul akibat perubahan pola konsumsi masyarakat, yakni pergeseran dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan pergeseran tersebut terjadi dari produk nonsubsidi seperti Pertamax Series dan Dex menuju Pertalite serta Biosolar.

"Shifting dari produk-produk yang non-PSO Pertamax Series kemudian Dex, itu ke Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9).

Menurut Eko, kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di sejumlah SPBU. Tidak semua SPBU memiliki kapasitas untuk menambah dispenser maupun nozzle khusus Pertalite dan Biosolar.

"SPBU ini juga sangat terbatas fasilitas sarprasnya (sarana dan prasarana) untuk bisa menambah dispenser ataupun nozzle untuk produk-produk seperti Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko.

Karena itu, Eko mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying ketika melihat antrean di SPBU. Ia memastikan ketersediaan BBM secara umum masih dalam kondisi aman.

Salah satu antrean SPBU yang menjadi perhatian terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus menyesuaikan pasokan dan distribusi BBM dengan perkembangan permintaan di lapangan.

Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji

Rencana pemerintah mencegah shifting konsumsi BBM juga berkaitan dengan wacana pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10.

Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Selama belum ada keputusan resmi, mekanisme penyaluran Pertalite masih berjalan seperti saat ini.

"Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8).

Bahlil menilai masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 seharusnya tidak ikut menikmati BBM bersubsidi karena subsidi ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," ujar Bahlil. (cnni)