Baliho Tolak Tambang di Samadua Dirusak, Ketua DPRK Aceh Selatan: Jangan Picu Konflik

TAPAKTUAN (Waspada.id): Sejumlah baliho penolakan tambang emas yang dipasang warga di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dirusak orang tak dikenal pada Minggu (8/11) malam.

Peristiwa ini memicu kecaman keras dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, yang meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi.

Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, S.E., Ak., mengecam keras perusakan tersebut dan mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat hingga memicu konflik terbuka.

"Kami mengecam keras tindakan perusakan baliho tolak tambang emas di Kecamatan Samadua oleh oknum tidak dikenal," ujar Rema kepada Waspada.id di Tapaktuan, Senin (9/11).

"Jangan ada provokasi yang justru memancing kericuhan hingga berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Samadua. Semua pihak harus menghormati dan menghargai aspirasi masyarakat," tegasnya.

Menurut Rema, perusakan baliho bukan persoalan sepele, mengingat penolakan warga terhadap kehadiran perusahaan tambang di wilayah tersebut telah berlangsung cukup lama dan disuarakan berulang kali. Ia meminta pihak yang diduga terlibat segera menghentikan tindakan yang berpotensi memancing kemarahan warga.

Selain itu, Rema mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh segera merespons tuntutan masyarakat terkait keberadaan dua perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.

"Aspirasi penolakan tambang bukan hal baru. Kami meminta pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh mendengar dan merespons aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan oleh ribuan rakyat Kecamatan Samadua," katanya.

Sebelumnya, pada Jumat (6/11), masyarakat dari 28 gampong yang tergabung dalam empat kemukiman memasang baliho penolakan di sembilan titik, yaitu kawasan Gunung Ketek, Madat, Alur Simerah, Air Sialang, Batu Kasik Putih, Ladang Kasik Putih, Batee Tunggai, Jilatang, dan Ujung Tanah. Dua hari kemudian, sejumlah baliho dilaporkan dirusak, termasuk di sepanjang jalan nasional kawasan Gunong Ribe, Jilatang, dan Batee Tunggai.

Koordinator Aksi Penolakan Tambang, Tgk. Zulhadi Yusfa, menegaskan pemasangan baliho merupakan penegasan sikap masyarakat untuk menghentikan proses perizinan dan menolak aktivitas pertambangan emas di Samadua.

"Tuntutannya tetap sama. Kita tetap ingin proses perizinan ini berhenti. Tidak ada proses tambang di Kecamatan Samadua," ujar Zulhadi.

Penolakan ditujukan terhadap PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dengan luas izin 739 hektare (IUP No. 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025, 19 November 2025) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM) seluas 752,4 hektare (IUP No. 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024, 17 Juli 2024). Total luas izin keduanya mencapai sekitar 1.491,4 hektare di wilayah Samadua.(id85)