Bangun Energi Terbarukan, Indonesia Butuh Investasi Rp17.892 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$1 triliun atau Rp17.892 triliun untuk membangun pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060. Kebutuhan investasi jumbo tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan, kebutuhan investasi tersebut disampaikan dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk Resilient Business in the Net Zero Era di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Ellen, kebutuhan investasi sektor energi terbarukan merupakan bagian dari mobilisasi investasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Seluruh agendanya ini membutuhkan investasi yang besar di mana kebutuhan mobilisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan 8 persen diperkirakan sekitar US$799 miliar, sementara pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060 membutuhkan sekitar US$1 triliun," kata Ellen.

Kebutuhan Listrik Nasional Terus Meningkat

Ellen menjelaskan, kebutuhan listrik nasional diperkirakan terus meningkat seiring dengan perkembangan industrialisasi, digitalisasi, dan elektrifikasi.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik nasional mencapai sekitar 600 terawatt hour (TWh) pada 2030. Konsumsi listrik per kapita juga diproyeksikan mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh).

Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup, andal, kompetitif, sekaligus berkelanjutan.

Selain membangun pembangkit EBT, pemerintah juga memperkuat infrastruktur kelistrikan, mulai dari jaringan transmisi, interkoneksi antarpulau, penyimpanan energi hingga sistem kelistrikan yang lebih fleksibel.

Salah satu rencana besar pemerintah adalah pembangunan green super grid sepanjang 70 ribu kilometer hingga 2040.

Penguatan jaringan tersebut diperlukan untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat industri dan wilayah dengan permintaan listrik tinggi.

Pemerintah menargetkan interkoneksi antarpulau, termasuk jaringan Sumatera-Jawa, mulai tersambung pada periode 2032-2035.

"Kita mendorong PLN sampai 2040 paling lambat, 2032 sampai 2035 mestinya interkoneksi antarpulau ini sudah bisa terjalin atau sudah bisa tersambung," ujarnya.

Industri Energi Hijau Dalam Negeri Didorong

Ellen menambahkan, percepatan transisi energi juga harus diikuti dengan pengembangan industri di dalam negeri. Salah satunya industri pendukung pembangkit energi terbarukan.

Ia menyebut kapasitas industri modul surya nasional saat ini telah mencapai 11 GW per tahun.

Pengembangan industri dalam negeri dinilai penting agar kebutuhan investasi energi terbarukan tidak hanya mendorong pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kapasitas industri nasional.

Di lokasi yang sama, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan transisi menuju net zero kini tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga semakin terkait dengan daya saing dunia usaha.

Menurutnya, perubahan harga energi dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi dan logistik perusahaan.

Nirarta mencontohkan kondisi pada kuartal II 2026 ketika harga minyak acuan Brent meningkat sekitar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, proporsi biaya transportasi dan penanganan pada dua perusahaan semen dengan pangsa pasar terbesar rata-rata meningkat sekitar 13,25 persen.

"Perubahan harga energi tidak berhenti di pasar minyak, dampaknya masuk sampai ke biaya produksi dan daya saing perusahaan," kata Nirarta.

Menurut Nirarta, solusi rendah karbon juga dapat menjadi peluang ekonomi apabila mampu meningkatkan efisiensi, membuka pasar baru, dan menciptakan nilai ekonomi.

Ia memaparkan penelitian Pusat Studi Energi UGM bersama Climate Catalyst yang menunjukkan skenario transisi industri baja berpotensi menghasilkan pertumbuhan PDB riil tahunan sekitar 0,21 persen hingga 0,25 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sekitar 0,06 persen dalam skenario business as usual.

"Transisi rendah karbon tidak hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat daya saing industri Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Nirarta menilai dunia usaha membutuhkan sinyal pasar yang jelas, kebijakan dan infrastruktur yang memberikan kepastian, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan agar proses transisi energi dapat berjalan.

Dengan kebutuhan investasi energi terbarukan mencapai sekitar Rp17.892 triliun hingga 2060, pengembangan pembangkit, jaringan listrik, industri pendukung, serta pembiayaan menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi Indonesia. (cnni)