Banjir Menahun di Ie Mirah Abdya, Bupati Akui Penanganan Belum Komprehensif


BLANGPIDIE (Waspada.id): Banjir menahun, yang terus berulang selama puluhan tahun di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), belum tertangani secara tuntas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya, mengakui pola penanganan selama ini, belum komprehensif dan cenderung mengandalkan normalisasi sungai, tanpa solusi jangka panjang.
Bupati Abdya Safaruddin Senin (16/11) mengatakan, belum adanya desain mitigasi bencana yang terintegrasi, menjadi salah satu penyebab persoalan banjir terus berulang. Karena itu, diperlukan perubahan pola penanganan agar tidak sekadar mengatasi dampak setiap kali banjir terjadi. "Penanganan banjir itu tidak pernah dilakukan secara komprehensif," kata Safaruddin saat meninjau kawasan rawan banjir di Kecamatan Babahrot.
Menurutnya, normalisasi sungai yang dilakukan selama ini, belum menyelesaikan persoalan pendangkalan. Akibatnya, pekerjaan serupa terus berulang, tanpa memberikan kepastian perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Pemkab Abdya kini menyiapkan penanganan bertahap, melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED), sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dan teknis, dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Safaruddin mengakui, keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan pembagian kewenangan, menjadi kendala tersendiri. Sejumlah infrastruktur sumber irigasi, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.
Ia mencontohkan pengamanan tebing Jembatan Lhok Pawoh, yang telah dialokasikan anggaran Rp1,5 miliar. Namun, nilai tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani persoalan secara menyeluruh.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Abdya bersama Forkopimda, telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan. Mereka diminta berkontribusi melalui penyediaan alat berat, batu gajah, biaya operasional, serta dukungan pengamanan tebing sungai di Ie Mirah, Lhok Pawoh dan Pante Cermin.
Safaruddin menegaskan, kontribusi perusahaan tersebut, tidak menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perusahaan perkebunan juga diminta memperkuat mitigasi lingkungan, melalui penanaman tanaman penutup tanah (cover crop), untuk mengurangi limpasan air saat hujan deras.
Selain melibatkan dunia usaha, ia meminta pemerintah provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah pusat, memberikan dukungan konkret terhadap penanganan banjir di Abdya.
Sementara itu, Ketua DPRK Abdya Abi Roni, menyatakan mendukung langkah pemerintah daerah. DPRK membuka peluang memprioritaskan penanganan banjir, dalam penganggaran tahun mendatang. "Tahun depan mungkin kita lebih fokus ke penanganan masalah banjir ini," ujarnya.
Ia juga meminta insan pers ikut mengawasi pelaksanaan program, agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Berulangnya banjir di Ie Mirah, menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Tanpa perencanaan terpadu, kepastian anggaran dan koordinasi lintas kewenangan, normalisasi sungai berisiko terus menjadi pekerjaan berulang tanpa menyelesaikan akar persoalan.(id82)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda