Bank Tumbang Naik 3 Kali Lipat, LPS Ungkap Tata Kelola Jadi Biang Kerok


JAKARTA (Waspada.id): Jumlah bank yang dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepanjang 2026 mengalami lonjakan signifikan. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 15 bank ditutup. Seluruh bank tersebut merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang mencatat lima bank dilikuidasi. Lonjakan ini menjadi perhatian LPS, terutama terkait persoalan mendasar yang menyebabkan sejumlah bank tidak mampu mempertahankan operasionalnya.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan, kegagalan bank tidak selalu berkaitan dengan tekanan kondisi ekonomi makro. Faktor internal, terutama lemahnya tata kelola, justru menjadi salah satu penyebab dominan di balik tumbangnya sejumlah bank.
“Kegagalan bank tidak selalu berasal dari kondisi ekonomi,” ujarnya, di BEI, Kamis (19/11/2026).
Dari berbagai kasus yang ditangani, LPS menemukan adanya pola permasalahan yang terus berulang. Kelemahan dalam pengelolaan dan tata kelola perbankan menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan,” ungkap Anggito.
Meski jumlah bank yang dilikuidasi meningkat, Anggito menegaskan bahwa prioritas LPS bukan memperbanyak penutupan bank, melainkan memperkuat langkah pencegahan agar kegagalan dapat diantisipasi sejak dini.
“Tujuan kita bukan memperbanyak likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin,” tegasnya.
Percepat Klaim Nasabah dan Perkuat Sistem BPR
Sebagai bagian dari upaya melindungi nasabah, LPS terus mempercepat pembayaran klaim simpanan agar nasabah yang memenuhi persyaratan dapat segera menerima kembali dananya.
Bersamaan dengan itu, LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sistem deteksi dini serta kesiapan resolusi bank untuk mengantisipasi potensi kegagalan lembaga perbankan.
Anggito mengatakan, LPS juga mendorong konsolidasi industri perbankan, terutama bagi BPR, BPRS, dan bank yang memiliki keterbatasan modal inti.
Dari sisi infrastruktur, LPS menyiapkan penguatan sistem teknologi inti perbankan atau core banking di BPR. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi sekaligus kualitas pelaporan data perbankan.
Kondisi Perbankan Nasional Tetap Sehat
Di tengah meningkatnya jumlah BPR dan BPRS yang dilikuidasi, LPS memastikan kondisi industri perbankan nasional secara umum masih berada dalam kondisi sehat.
Hal tersebut tercermin dari permodalan perbankan yang tetap kuat, kualitas kredit yang membaik, serta likuiditas yang dinilai memadai. Bahkan, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 13% per Oktober 2026.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan tumbuh sekitar 8%. Perbedaan pertumbuhan kredit dan DPK tersebut memunculkan selisih pendanaan atau funding gap.
Namun, Anggito menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan likuiditas di industri perbankan. Menurutnya, perbedaan tersebut lebih mencerminkan kondisi dan karakteristik masing-masing bank.
“Ini bukan karena ada masalah likuiditas, melainkan kondisi masing-masing bank yang memang berbeda,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Anggito mengingatkan seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama sektor keuangan,” pungkasnya. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda