Bantuan Stimulan Tak Ada Kepastian, Ribuan Penyintas Banjir Besok Akan Gelar Aksi DemoBantuan Stimulan Tak Ada Kepastian, Ribuan Penyintas Banjir Besok Akan Gelar Aksi DemoBantuanStimulanTakAdaKepastian,RibuanPenyintasBanjirBesokAkanGelarAksiDemo

LANGKAT (Waspada.id): Penyintas bencana banjir di Besitang dan sekitarnya akan kembali melancarkan aksi demontrasi secara besar-besaran yang dipusatkan di lapangan bola kaki milik eks perusahaan kayu lapis PT RGM di Kel. Pekan Besitang, Senin (27/7) besok.

Massa yang diperkirakan mencapai ribuan orang kembali melakukan aksi demo karena tuntutan mereka akan bantuan stimulan dari pemerintah pada aksi demo sebelumnya di kantor camat Besitang, kemudian berlanjut ke kantor DPRD dan Kantor Bupati Langkat belum juga ada kejelasannya hingga kini.

Menurut informasi yang diperoleh, awalnya massa akan melancarkan aksi demo di jalan nasional Medan-Aceh, namun aksi tersebut urung karena jika aksi dilakukan di ruas jalan nasional, maka dapat berdampaknya terjadi kemacetan parah terhadap arus lalulintas.

"Kami besok turun melakukan aksi demo. Aksi akan digelar di lapangan bola kaki PT RGM. Tapi, apabila tuntutan kami tidak juga mendapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah, maka bukan tak mungkin massa akan turun ke jalan raya," ujar seorang warga.

Koordinator aksi, Sauli, mengatakan sesuai dengan nasihat atau masukan dari pihak kepolisian, termasuk sejumlah pemuka agama, tokoh masyarakat, aksi demonstarasi tidak jadi dilakukan di jalan raya, melainkan bergeser ke lapangan bola kaki PT RGM.

"Kita menghargai masukan yang diberikan dan kita juga tidak ingin saat kita memperjuangkan hak kita, tapi ada hak orang lain yang terganggu," ujar Sauli yang memperkirakan jumlah massa yang turun menuntut kepastian akan bantuan stimulan mencapai 10.000 orang.

Kapolsek Besitang AKP Abed S Kalit melalui Kanit Reskrim Ipda Arif Irfansyah ditemui, Minggu (26/7), mengatakan, jumlah anggota Polri yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi ini mencapai 250 orang personel.

Ia mengimbau kepada para demonstran agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi di ruas jalan nasional Medan-Aceh karena hal ini dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menghambat kelancaran arus lalulintas.

Sesuai informasi yang diperoleh, merespon aksi demonstrasi yang akan dilakukan korban banjir ini, esok rencananya Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan dan juga Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bersama jajarannya turun langsung ke Besitang.

Sebelumnya, pada 20 April lalu, sekitar 5000 korban penyintas banjir asal Besitang dan Brandan Barat melakukan aksi demo ke kantor DPRD dan Kantor Bupati Langkat di Stabat. Massa yang sudah emosi mendobrak pintu gerbang Kantor Bupati yang dijaga Satpol PP.

Personil Satpol PP berusaha memblokade pintu gerbang, namun akibat kuatnya pressure massa, pintu besi kantor orang nomor satu di Langkat tersebut akhirnya jebol dan massa pun "menyerbu" masuk ke area kantor.

Massa memaksa Bupati Langkat yang ketika itu dijabat oleh, Syah Afandin, untuk menemui mereka. Tapi pertemuan tertunda karena sang bupati diinformasikan sedang ada urusan dinas menemui Menteri Pertanian di Jakarta.

Informasi ini tidak membuat aksi massa mengendur, malah mereka memilih tetap bertahan sampai menjelang malam. Setelah menunggu sekian lama, bupati akhirnya tiba dan segera menemui massa untuk berdialog secara langsung.

Kecewa

Massa aksi yang tergabung dalam "Aliansi Panggilan Aksi Menjemput Keadilan" bergerak menuntut hak mereka atas bantuan stimulan berupa jaminan hidup, isi hunian dan stimulan ekonomi yang hingga kini sama sekali belum mereka terima sepeser pun.

Warga kecewa karena sebagian korban yang terdampak bencana telah menerima bantuan stimulan dari Kemensos, sementara mereka yang juga sebagai korban hingga kini dipaksa harus menunggu dalam ketidakpastian.

"Kami akan terus berjuang menuntut keadilan, karena kami juga adalah korban dari peristiwa bencana," kata penyintas seraya mendesak pemerintah pusat agar berlaku adil terhadap warga negara yang menjadi korban bencana.

Pertanyakan Huntap

Bencana ekologis yang melanda Besitang dan sejumlah kecamatan di Langkat sudah delapan bulan berlalu. Tapi, miris, hingga kini kondisi sebagian korban bencana alam yang terjadi pada November 2025 ini, masih ada yang sangat memprihatinkan.

Sebagian warga yang rumahnya rusak berat, bahkan hanyut masih ada yang menumpang sementara di rumah sanak keluarga karena pembangunan rumah hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah, hingga kini sebagian besar belum kunjung dibangun.

Potret situasi di lapangan tampak sepertinya sudah normal. Normal karena mobilitas warga sudah mulai menggeliat. Tapi, di sebalik itu, luka batin para korban bencana alam ini belum sepenuhnya surut akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Para korban, khususnya bagi ratusan warga yang rumah tempat tinggalnya hanyut dan rusak berat sehingga tidak bisa ditempati lagi sepertinya dibiarkan berjuang secara mandiri di tengah keterbatasan kemampuan finansial.

Sebagian warga mendirikan tempat hunian dengan memanfaatkan sisa-sisa kayu dari puing rumah yang rubuh, seperi dialami Ishak dan Sariman. Kedua rumah korban banjir ini didirikan warga lewat cara bergotong royong dengan memanfaatkan sisa material kayu.

Kemudian, sebagian warga lainnya yang rumahnya praktis tidak dapat ditempati lagi dengan rasa terpaksa harus menumpang di rumah sanak saudara, karena rumah hunian sementara (huntara) tidak ada yang dibangun.

Bahkan, semoat ada warga yang menempati kamar mandi merangkap jamban, seperti yang dialami M. Ibrahim Lubis, warga Lingk IX, Kel. Bukit Kubu, Kec. Besitang. Rumah penyintas bencana hanyut tersapu arus deras banjir.

Dua bulan pascabanjir, waspada.id pernah mengangkat berita tentang kondisi yang sangat memprihatinkan dialami keluarga prasejahtera tersebut. Setelah pemberitaan mencuat, Camat Besitang, Restra Yudha, bersama jajarannya barulah turun meninjau.

Camat ketika itu datang membawa tenda dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bantuan lain. Camat meminta maaf karena sebagai representasi dari negara ia merasa terlambat hadir memperhatikan warganya yang hidup menderita pascabanjir.

Tak hanya Ibrahim bersama keluarga kecilnya saja yang merasakan penderitaan ini. Tapi, sebagian besar penyintas yang rumahnya rusak berat dan hanyut menghadapi ketidak pastian serupa karena huntap hanya sebagian kecil saja yang telah dibangun pemerintah.

Masyarakat penyintas bencana di Langkat meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk lebih memperhatikan kondisi riil korban bencana, khususnya di Kabupaten Langkat.

Begitu juga dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, harus segera mendistribusikan bantuan stimulan berupa jaminan hidup, isi hunian dan pemulihan ekonomi kepada ribuan korban bencana banjir yang hingga kini belum juga menerima haknya.(id24)