Bantuan UEP Disalurkan, Safaruddin Targetkan Penghasilan Pedagang Kecil Abdya MeningkatBantuan UEP Disalurkan, Safaruddin Targetkan Penghasilan Pedagang Kecil Abdya MeningkatBantuanUEPDisalurkan,SafaruddinTargetkanPenghasilanPedagangKecilAbdyaMeningkat

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), melalui Dinas Sosial, mulai mendorong penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Sebanyak 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menerima bantuan tersebut, untuk mendukung pengembangan usaha yang mereka jalankan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Abdya Safaruddin, didampingi Ketua DPRK Roni Guswandi, Plt Sekda Amrizal dan Kepala Dinas Sosial Iin Supardi, di Kantor Dinas Sosial Abdya, Minggu (16/8).

Safaruddin mengatakan, bantuan UEP tidak sekadar menjadi bentuk intervensi pemerintah, tetapi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui dukungan terhadap kebutuhan usaha.

Menurutnya, penerima bantuan diarahkan menggunakan bantuan sesuai jenis usaha yang dijalankan, baik usaha kios maupun keterampilan seperti menjahit dan produksi makanan. “Bantuan ini kita berikan untuk mensupport kebutuhan usaha masyarakat. Harapannya, usaha yang dijalankan bisa berkembang dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga,” kata Safaruddin.

Ia menyebutkan, Pemkab Abdya berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat UEP pada 2027, menjadi sekitar 150 orang. Sasaran bantuan akan diperluas kepada pelaku usaha kecil, yang membutuhkan dukungan peralatan maupun bahan pendukung usaha.

Safaruddin mencontohkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk mesin jahit bagi pelaku usaha menjahit, maupun perlengkapan bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha pembuatan kue dan jenis usaha produktif lainnya.

Selain bantuan, pemerintah daerah juga akan memperkuat aspek pendampingan. Langkah itu dinilai penting, agar bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan barang, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi penerima. “Kita ingin yang sebelumnya pendapatannya Rp30 ribu sampai Rp40 ribu sehari, dengan adanya bantuan dan pendampingan bisa meningkat menjadi Rp70 ribu hingga Rp100 ribu per hari,” ujarnya.

Safaruddin juga mengingatkan penerima manfaat, agar tidak menjual kembali bantuan yang diterima, atau mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Ia mengatakan, ketepatan sasaran menjadi salah satu hal yang akan terus diperbaiki pemerintah, dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Pengalaman saya ketika di DPR Aceh, pernah memberikan bantuan kepada pelaku usaha, tetapi setelah itu tidak berkembang. Salah satu persoalannya karena data penerima belum akurat. Karena itu, ke depan kita ingin bantuan diberikan kepada orang yang memang layak dan benar-benar membutuhkan,” katanya.

Safaruddin menegaskan, penerima bantuan tidak boleh ditentukan berdasarkan pilihan politik. Menurutnya, sepanjang masyarakat masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan, termasuk berdasarkan desil 1 hingga 5, mereka tetap berhak memperoleh program pemerintah.

“Yang tidak memilih saya pun, sepanjang masuk desil dan memenuhi persyaratan, tetap akan kita bantu. Pemerintah tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan pilihan politik,” tegasnya.

Di hadapan penerima bantuan, Safaruddin juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah, untuk merealisasikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Ia mengakui, masa kepemimpinannya baru berjalan sekitar satu setengah tahun sehingga perubahan secara menyeluruh belum dapat dirasakan dalam waktu singkat. “Kalau ingin melihat perubahan mendasar, InsyaAllah tahun 2027 akan mulai kita lihat. Saya minta masyarakat bersabar dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja,” katanya.

Safaruddin bahkan melontarkan candaan bahwa, masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerjanya pada akhir masa jabatan. “Kalau masyarakat kecewa, pada Pilkada mendatang jangan pilih lagi Safaruddin,” ujarnya.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa, pembangunan daerah membutuhkan proses dan kesinambungan, bukan hanya dapat diukur dari hasil selama satu atau dua tahun.

Safaruddin juga menyebutkan, Abdya saat ini terus berupaya meningkatkan daya saing daerah. Ia mengatakan, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, Abdya telah berada pada peringkat ketujuh dalam indikator daya saing yang disebutkannya.

“Ini menjadi gambaran bahwa kita sudah memiliki pondasi. Tinggal bagaimana pondasi ini kita kuatkan untuk mewujudkan semangat Arah Baru, Abdya Maju,” katanya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, ikut mendukung program pemerintah, sehingga berbagai target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Abdya Iin Supardi menjelaskan, sebanyak 70 penerima manfaat program UEP tahun 2026 terdiri atas 50 pelaku usaha kios dan 20 penerima bantuan untuk usaha menjahit.

Ia menyebutkan, penerima telah melalui proses verifikasi lapangan dan disesuaikan dengan kriteria desil 1 hingga 5. “Penerima sudah kita verifikasi ke lapangan. Kita pastikan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memang layak dan sesuai dengan kriteria,” kata Iin.

Menurutnya, program tersebut bersumber dari anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2026. Bantuan diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat, sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Abdya. “Kita berharap bantuan ini tidak hanya selesai pada penyerahan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga,” pungkasnya.(id82)