Bappenas Bongkar Penghambat Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA (Waspada.id): Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7% agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Namun, target tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi regulasi dan kelembagaan.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, persoalan regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu hambatan paling penting yang harus segera dibenahi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Eka berdasarkan kajian growth diagnostic yang dilakukan Bappenas bersama Harvard University. Kajian itu bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Hambatan yang paling mengikat di Indonesia bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi regulasi dan kelembagaan,” ujarnya dalam konferensi bersama Bappenas dan Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Eka, visi pembangunan dan strategi yang jelas belum cukup untuk membawa Indonesia mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat diperlukan agar berbagai kebijakan dapat berjalan secara konsisten.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi dan kelembagaan berjalan selaras dengan dukungan pendanaan serta investasi. Hal tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan.

Eka menambahkan, pembenahan kelembagaan juga diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan. Implementasi kebijakan harus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kejar Pertumbuhan 6–7%

Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 melalui visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu sasaran utama visi tersebut adalah membawa Indonesia menjadi negara maju sekaligus keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Eka mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dijaga pada kisaran 6–7% untuk mencapai target tersebut.

Untuk mengejar sasaran itu, Bappenas telah menetapkan empat tahapan transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025–2045.

Empat Tahap Transformasi Ekonomi

Pada tahap pertama, yakni 2025–2029, transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri.

Pada periode ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,6–6,1%.

Selanjutnya, pada 2030–2034, pemerintah akan fokus memperkuat kompleksitas produk industri dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9–7,8%.

Memasuki periode 2035–2039, transformasi diarahkan untuk memperkuat daya saing industri menuju ekspansi global. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 6,4–7,6%.

Sementara pada tahap terakhir, yakni 2040–2045, Indonesia diarahkan menjadi pusat manufaktur bagi pasar dunia. Target pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut berada di kisaran 5,4–6,7%.

Dengan target pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, pembenahan regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah. Bappenas menilai keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan kebijakan pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan seluruh kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. (Lip6)