Bapperida Sumut Rumuskan Strategi Pendanaan Alternatif Guna Perkuat Implementasi PRKBI

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapperida Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi peluang dan merumuskan strategi pendanaan alternatif guna mendukung percepatan implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara.

Kegiatan dibuka oleh Kabid Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sary. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa FGD ini merupakan momentum penting dan strategis dalam upaya mencari solusi pendanaan alternatif untuk mendukung implementasi berbagai program dan kegiatan PRKBI yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah.

"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. Kami berharap melalui diskusi ini dapat terpetakan berbagai potensi pendanaan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti secara konkret untuk mendukung pelaksanaan program PRKBI," ujar Sry Puspa Sary.

Pada kesempatan yang sama, Agus Marwan selaku Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Provinsi Sumatera Utara yang secara konsisten menunjukkan komitmen dalam memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di daerah.

Menurut Agus Marwan, Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengarusutamaan agenda pembangunan rendah karbon. Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (RPRKBI) telah tersusun, sementara program dan kegiatan PRKBI juga telah terintegrasi ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD hingga APBD.

"Setelah dokumen RPRKBI tersusun dan berbagai kegiatan PRKBI terintegrasi dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, kini saatnya kita memperkuat implementasinya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, melalui diskusi ini diharapkan dapat dirumuskan strategi mobilisasi pendanaan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Sumatera Utara," ungkap Agus Marwan.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga swadaya masyarakat (NGO), akademisi, serta perwakilan sektor swasta. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif terkait strategi pembiayaan inovatif bagi implementasi PRKBI di Sumatera Utara.

Melalui forum ini, para peserta mendiskusikan berbagai peluang pendanaan alternatif, termasuk pemanfaatan pendanaan iklim (climate finance), kemitraan pemerintah dan swasta, investasi hijau, pendanaan berbasis hasil (result-based financing), serta berbagai sumber pembiayaan lain yang berpotensi mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah.

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan agenda penanganan perubahan iklim nasional.(id96)