Baru Dibuka, Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah Dibanjiri 13 Ribu Pengaduan

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerima hampir 13 ribu pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Dari pengaduan tersebut, tiga travel umrah telah dibekukan dan pemerintah membuka peluang menjatuhkan sanksi tambahan setelah proses verifikasi selesai.

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan, pengaduan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan jamaah mendapatkan hak dan pelayanan yang semestinya.

Menurut Irfan, pemerintah bahkan menempatkan petugas di Bandara Soekarno-Hatta untuk menerima langsung laporan dari jamaah umrah. Pengaduan tersebut, kata dia, hampir setiap hari diterima.

"Hampir tiap hari pasti ada laporan, 'Saya sudah jadwal berangkat, tapi enggak berangkat-berangkat'," kata Irfan dalam Kegiatan Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah serta Launching Hotline "Bongkar Mafia Haji dan Umrah" di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Adapun nomor telepon pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan haji dan umrah adalah 0811-8885-888.

Irfan mengatakan, pembukaan kanal pengaduan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah sekaligus melindungi jamaah dari praktik yang merugikan.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hampir 13 ribu pengaduan telah masuk ke kanal pengaduan yang disiapkan pemerintah. Sebagian besar laporan berkaitan dengan penyelenggaraan umrah.

"Yang masuk ke pengendalian itu setidaknya ada hampir 13 ribuan pengaduan. Tentu per tahap kami harus menangani pelan-pelan karena paling banyak kasus belakangan ini umrah," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan saat ini terdapat sekitar 3.000 travel umrah yang beroperasi. Kemenhaj akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh penyelenggara untuk memastikan travel yang layak dan memenuhi ketentuan.

"Pada prinsipnya, kami berusaha memastikan penyelenggaraan hajinya bersih," kata Dahnil.

Selain melalui hotline, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan di kantor wilayah serta kantor Kemenhaj kabupaten/kota. Sejumlah bandara, termasuk Surabaya dan Makassar, juga disiapkan sebagai lokasi pengaduan.

Pengaduan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Satgas Haji dan Umrah yang melibatkan Kemenhaj, kepolisian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta kejaksaan.

Dahnil menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak jamaah haji dan umrah terlindungi sekaligus mendorong penyelenggaraan layanan yang lebih transparan dan akuntabel.(id11)