Batu Bara, Sawit, Ferro Alloy Jadi Prioritas Tata Kelola Ekspor Baru


JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menetapkan batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy sebagai tiga komoditas strategis yang menjadi tahap awal penerapan tata kelola ekspor baru melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketiga komoditas tersebut dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional sekaligus menjadi sumber utama penerimaan devisa negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi awal kebijakan difokuskan pada tiga sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan luar negeri Indonesia.
"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang merupakan juga tiga ekspor terbesar kita, yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferro alloy,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Minggu (31/5/2026).
Menurut Airlangga, peran ketiga komoditas tersebut sangat signifikan dalam menopang kinerja ekspor nasional dan menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah bertahan selama puluhan bulan.
"Ketiga, komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar USD atau sebesar 23,4 persen dari total ekspor nasional,” tuturnya.
Kontribusi yang mencapai hampir seperempat dari total ekspor nasional tersebut dinilai menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola ekspor agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin optimal bagi negara.
"Dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar USD,” kata Airlangga.
Pemerintah mulai menerapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu pada 1 Juni 2026. Pada periode ini, aktivitas ekspor masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini, namun dengan tambahan kewajiban pelaporan kepada DSI sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas strategis.
Airlangga menegaskan bahwa penerapan masa transisi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan maupun kontrak ekspor yang telah berjalan.
"Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Minggu (31/5/2026).
Meski demikian, eksportir diwajibkan mulai melaporkan seluruh aktivitas ekspornya kepada PT DSI sebagai bagian dari proses penguatan pengawasan dan integrasi data perdagangan komoditas sumber daya alam.
"Namun, demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Airlangga.
Pemerintah memandang tahapan pelaporan tersebut sebagai fondasi penting dalam membangun sistem tata kelola ekspor yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Selain itu, masa transisi juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sebelum diberlakukan secara penuh.
Sesuai rencana, implementasi penuh tata kelola ekspor melalui PT DSI akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Selama masa penyesuaian, pemerintah memastikan seluruh kontrak ekspor yang telah berjalan tetap dihormati sehingga dunia usaha dapat beradaptasi tanpa menghadapi gangguan operasional.
"Dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” pungkasnya.
Melalui skema baru ini, pemerintah berharap pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia menjadi lebih efektif, meningkatkan akurasi data perdagangan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. (lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda