Belanja Abdya Tembus Rp1,07 Triliun, PAD Menyusut Rp3,4 Miliar

BLANGPIDIE (Waspada.id): Rancangan Perubahan APBK Aceh Barat Daya (Abdya) 2026, memperlihatkan kontras dalam postur keuangan daerah. Ketika belanja pemerintah daerah diproyeksikan menembus Rp1,07 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menurun sebesar Rp3,4 miliar.

Gambaran tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya, dengan agenda pembukaan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK 2026, Rabu (2/9).

Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Bupati Abdya Safaruddin, belanja daerah bertambah Rp79,18 miliar. Semula Rp995,04 miliar, angka tersebut diproyeksikan menjadi Rp1,074 triliun.

Pada saat yang sama, target PAD justru terkoreksi dari Rp128,71 miliar, menjadi Rp125,31 miliar. Artinya, kemampuan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, turun Rp3,40 miliar.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa, struktur fiskal Abdya, masih bertumpu kuat pada sumber pendanaan di luar PAD. Pendapatan transfer bahkan mengalami kenaikan Rp45,66 miliar, dari sebelumnya Rp755,55 miliar menjadi Rp801,21 miliar.

Secara total, pendapatan daerah setelah perubahan diproyeksikan mencapai Rp947,18 miliar, atau meningkat Rp42,25 miliar, dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp904,92 miliar.

Namun, kenaikan pendapatan tersebut, belum mampu menutup kebutuhan belanja. Dengan belanja mencapai Rp1,074 triliun, terdapat selisih yang kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan meningkat Rp36,92 miliar, dari Rp91,12 miliar menjadi Rp128,04 miliar. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar, pembiayaan netto mencapai Rp127,04 miliar.

Bupati Safaruddin dalam pidatonya menyampaikan, perubahan APBK dilakukan untuk menyesuaikan anggaran, dengan perkembangan asumsi, serta kondisi riil yang terjadi sepanjang tahun anggaran.

Penyesuaian tersebut mencakup perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, termasuk pergeseran anggaran antarprogram, kegiatan maupun antar-SKPK. Selain itu, pemerintah daerah juga memperhitungkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), setelah proses pertanggungjawaban APBK tahun sebelumnya.

Menurut Safaruddin, peningkatan pendapatan transfer, antara lain dipengaruhi tambahan dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), serta bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Aceh.

Koreksi target PAD di tengah meningkatnya belanja, menjadi salah satu bagian yang patut dicermati, dalam pembahasan perubahan APBK.

Sebab, kenaikan kapasitas belanja daerah, tidak otomatis menunjukkan menguatnya kemandirian fiskal. Dengan PAD yang justru menurun dan pendapatan transfer meningkat, ruang fiskal Abdya masih sangat dipengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah di atasnya.

Karena itu, pembahasan bersama DPRK, tidak hanya akan menentukan besaran anggaran perubahan, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji efektivitas belanja dan kemampuan pemerintah daerah, meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.

Di sisi lain, pemerintah daerah turut mengajukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Abdya, menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Abdya. Perubahan tersebut diajukan melalui revisi Qanun Kabupaten Abdya Nomor 1 Tahun 2020.

Safaruddin mengatakan, perubahan bentuk hukum itu diperlukan, sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola badan usaha milik daerah, agar lebih profesional, sehat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar, bagi daerah maupun masyarakat.

Rancangan Perubahan APBK 2026, selanjutnya akan dibahas antara pemerintah daerah dan DPRK Abdya, sebelum ditetapkan menjadi qanun.

Dengan nilai belanja yang telah melampaui Rp1 triliun, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menyerap anggaran. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari seberapa efektif setiap rupiah APBK, dikonversi menjadi pelayanan publik, pembangunan yang terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat Abdya.(id82)