Berkat Dukungan Masyarakat, Milad ke-800 Kesultanan Samudera Pasai Tak Bebani Anggaran Pemerintah

​LHOKSUKON (Waspada.id): Peringatan Hari Jadi ke-800 Kesultanan Samudera Pasai terus berlangsung secara mandiri di Aceh Utara. Meskipun tidak membebani anggaran pemerintah, antusiasme dan swadaya masyarakat mampu memeriahkan peringatan berdirinya kesultanan Islam pertama di Nusantara tersebut.

Memasuki hari keempat peringatan Hari Jadi ke-800 Kesultanan Samudera Pasai, Rabu (9/6) antusiasme dan dukungan masyarakat terus mengalir. Sejumlah tokoh masyarakat serta berbagai perusahaan di Aceh Utara berkomitmen untuk mendukung acara ini. Kegiatan tersebut merefleksikan jejak kejayaan Samudera Pasai yang ditampilkan melalui seni pertunjukan dan berbagai kegiatan edukasi di lokasi acara, yaitu Lapangan Landing, Lhoksukon, Aceh Utara.

Kesenian yang ditampilkan sejak hari pertama telah mengangkat kembali budaya Aceh Utara yang mulai tergerus oleh kesenian modern. Di antaranya adalah tari seudati, rapa'i pasee, ale tunjang, dan poh kipah. Penampilan para pelaku seni tersebut sukses menyita perhatian pengunjung, karena hiburan peninggalan indatu (leluhur) ini sudah jarang dipentaskan.

Bendahara Panitia Peringatan Hari Jadi Kesultanan Samudera Pasai ke-800, Muslim Syamsuddin, yang didampingi Sekretaris Misbahul Munir, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan tanpa membebani anggaran pemerintah. Menurutnya, panitia tidak menerima bantuan dari APBN, APBA, APBK, bahkan juga tidak membebankan APBG.

Dukungan semangat serta komitmen finansial dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Utara telah mampu menggerakkan kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung hingga 13 September 2026. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak di seluruh Aceh Utara juga menjadi lokomotif bagi acara bersejarah ini.

Muslim Syamsuddin menegaskan bahwa panitia optimis komitmen para donatur dari kalangan warga dan perusahaan akan mampu menyokong kegiatan ini sampai hari penutupan. Kebangkitan kembali semangat kejayaan Samudera Pasai akan terwujud, kendati tidak membebani anggaran pemerintah pusat maupun daerah.(id71)