Berkat TKD Tambahan, Tiga Titik Jalan di Mencirim Kini Dibangun Lebih Kokoh

BINJAI (Waspada.id): Perbaikan tiga ruas jalan lingkungan di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, terus dikerjakan dengan dukungan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan 2026 senilai Rp134 juta.

Kawasan di bantaran Sungai Mencirim itu berulang kali diterjang banjir, bahkan empat hingga lima kali dalam setahun, sehingga kerusakan jalan dan saluran air menjadi persoalan yang terus dihadapi warga.

Hingga Senin (9/11/2026), progres fisik pekerjaan mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026.

Kegiatan yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Binjai tersebut mencakup perbaikan jalan di Gang Buntu, Gang Mushala, dan Gang Prona. Dua ruas jalan dicor menggunakan beton ready mix setebal 10 sentimeter, masing-masing sepanjang sekitar 80 meter dengan lebar bervariasi antara 1,5 hingga 2,5 meter.

Khusus di Gang Buntu, yang kerap tergenang meski tidak sedang terjadi banjir, juga dibangun drainase beton di tengah jalan lengkap dengan penutup. Solusi itu merupakan usulan warga karena kondisi permukiman tidak memungkinkan pembuatan saluran di sisi jalan.

Dulu Hujan Sedikit Saja Jalan Sudah Tergenang

Jamaluddin Sembiring (60), Kepala Lingkungan I Kelurahan Mencirim yang telah menjabat selama 25 tahun, menyambut baik perbaikan tersebut. Wilayahnya dihuni sekitar 500 jiwa atau 217 kepala keluarga. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh dan pengumpul barang bekas sehingga sangat bergantung pada kelancaran akses jalan.

“Sebelum ada parit di tengah, hujan sedikit saja jalan sudah tergenang. Tidak ada saluran air, jadi air hujan langsung menggenang di jalan. Saya usulkan ke pemerintah untuk dibuatkan parit di tengah, karena kanan-kiri jalan sudah tidak ada ruang. Sekarang sudah mulai dibangun, kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Meski demikian, Jamaluddin berharap penanganan kawasan tidak berhenti pada perbaikan jalan dan drainase. Ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi Sungai Mencirim yang dinilai semakin dangkal dan mudah meluap saat hujan.

“Sungai Mencirim sudah dangkal, makanya cepat meluap saat hujan. Kami berharap sungai ini dikeruk dan dibuatkan dinding penahan di tepinya. Tambahkan juga perahu evakuasi dan relawan, karena saat banjir Oktober lalu, warga sempat terjebak dan perahu tidak mencukupi,” katanya.

Jalan Beton untuk Kawasan Rawan Banjir

Kepala Bidang Dinas Perkim sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rampi Simbolon, menjelaskan pemilihan beton ready mix mempertimbangkan kondisi geografis kawasan yang berada di pinggiran sungai dan rawan banjir. Menurutnya, konstruksi beton lebih tahan terhadap arus air dibandingkan aspal.

“Lokasi ini berada di pinggiran sungai yang rawan banjir. Jalan beton lebih tahan terhadap arus air dibandingkan jalan aspal. Nanti saat banjir datang, warga tetap punya akses yang aman untuk evakuasi,” jelasnya.

Selain perbaikan jalan, Pemerintah Kota Binjai juga telah memasang 21 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan tersebut dengan anggaran sekitar Rp190 juta. Penerangan dibutuhkan agar warga dapat melihat arah evakuasi apabila banjir terjadi pada malam hari.

Secara keseluruhan, Dinas Perkim mengelola anggaran TKD Tambahan sekitar Rp4,5 miliar untuk pekerjaan infrastruktur di empat kelurahan terdampak banjir. Realisasi pekerjaan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 50 persen.

Plt. Kepala Dinas Perkim Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, menyampaikan pelaksanaan kegiatan sempat tertunda karena proses peninjauan Inspektorat yang membutuhkan waktu. Anggaran telah diterima sejak April 2026, tetapi pekerjaan baru dapat dimulai pada awal Oktober.

“Kami berharap pemerintah pusat terus mendukung daerah terdampak. Masih banyak infrastruktur yang belum tertangani karena keterbatasan anggaran daerah,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri yang juga Kasatgas PRR, Tito Karnavian, seusai rapat dengan Presiden Prabowo untuk melaporkan pekerjaan penanganan bencana di Jakarta, Senin, 10 November 2026,, mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.

Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

94,6 Persen Jalan Daerah Terdampak Sudah Fungsional

Berdasarkan Laporan Harian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana per 22 Oktober 2026, seluruh jalan nasional terdampak di Aceh sebanyak 46 ruas, Sumatera Utara 30 ruas, dan Sumatera Barat 31 ruas telah kembali fungsional. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada jaringan jalan daerah, sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah fungsional atau sekitar 94,6 persen. Sumatera Utara mencatat capaian tertinggi, yakni 607 dari 616 ruas atau 98,53 persen. Berikutnya Aceh dengan 1.545 dari 1.638 ruas atau sekitar 94 persen, sedangkan Sumatera Barat mencapai 139 dari 167 ruas atau 83,23 persen.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 130 ruas jalan daerah yang belum fungsional. Sebanyak 93 ruas di antaranya berada di Aceh, sementara Sumatera Barat masih memiliki 28 ruas yang belum dapat dilalui.

Rekonstruksi Permanen dan Penguatan Ketahanan

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menegaskan bahwa rehabilitasi jalan tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan konektivitas antarwilayah dan aktivitas masyarakat. Banjir dan longsor telah merusak jaringan jalan serta jembatan di sejumlah wilayah Sumatera.

Karena itu, pemulihan direncanakan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada pemulihan akses kritis agar jalur transportasi kembali berfungsi, kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi permanen yang memperkuat struktur dan menyesuaikan kondisi wilayah rawan bencana. Program tersebut ditujukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan dasar, serta pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Untuk periode 2026–2028, Rencana Induk menetapkan empat arah penanganan, yakni memulihkan akses kritis terlebih dahulu agar jalur transportasi kembali berfungsi; melakukan rekonstruksi permanen dengan penguatan struktur jalan dan jembatan; menstabilkan lereng serta menyesuaikan trase jalan pada segmen rawan bencana; dan memperkuat prasarana serta fasilitas keselamatan jalan agar pergerakan barang, logistik, dan penumpang kembali lancar.

Lebih dari Sekadar Jalan

Bagi warga Lingkungan I Mencirim, jalan yang sedang dicor bukan sekadar infrastruktur. Jalan itu merupakan akses menuju kebun, jalur pulang ke rumah, sekaligus bagian penting dari keselamatan ketika banjir datang. Saat beton mulai mengeras dan lampu jalan menerangi kawasan yang sebelumnya gelap, warga berharap perbaikan tersebut menjadi fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi risiko bencana di masa mendatang.