Bersih-Bersih Kapolri Suyudi

Pergantian nama dan jabatan belum tentu berarti perubahan tabiat.

SEPEKAN pertama Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin Kepolisian Republik Indonesia ditandai deru mesin mutasi. Belum sempat kursinya menghangat, ratusan perwira digeser. Gerbong bergerak cepat, seolah tak ingin menyisakan terlalu banyak penumpang dari rute lama.

Pada 2 Oktober 2026—sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto—Suyudi menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Sebanyak 88 perwira tinggi dan menengah dipindahkan. Sebanyak 70 orang mendapat promosi atau jabatan baru. Yang paling mencolok, 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 kapolda diganti.

Delapan hari kemudian, gerbong kedua meluncur. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober, Suyudi merotasi 199 personel. Jabatan Wakabaintelkam, Kakorlantas, sejumlah direktur, serta tiga kapolda kembali disentuh. Dalam sepuluh hari, sedikitnya 287 perwira masuk pusaran mutasi.

Mabes Polri menyebutnya dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran. Dalih itu terdengar normatif—bahkan klise. Setiap pergantian pejabat selalu dibungkus kalimat serupa. Namun, skala dan kecepatannya membuat mutasi ini sulit dipandang sebagai perputaran rutin belaka.

Suyudi sedang membangun mata rantai komandonya sendiri. Kapolda merupakan simpul kekuasaan yang menentukan wajah kepolisian di daerah. Kabareskrim mengendalikan mesin penyidikan. Kabaintelkam membaca denyut politik dan keamanan. Kadiv Propam mengawasi disiplin internal. Ketika hampir seluruh titik strategis itu disentuh serentak, yang berlangsung bukan semata penyegaran, melainkan konsolidasi kekuasaan.

Langkah itu dapat dipahami. Seorang kapolri baru memerlukan orang-orang yang dipercaya menjalankan agenda kepemimpinannya. Suyudi menjanjikan pelayanan publik yang lebih baik, penegakan hukum yang adil, serta polisi yang dekat dengan masyarakat. Ia juga menyatakan akan mengevaluasi program warisan pendahulunya dan membenahi bagian yang dinilai bermasalah.

Namun, pergantian nama dan jabatan belum tentu berarti perubahan tabiat.

Suyudi mewarisi institusi yang selama era Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkali-kali diguncang perkara besar: pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo, jaringan narkoba Teddy Minahasa, praktik pemerasan, kekerasan dalam pemeriksaan, kriminalisasi, hingga dugaan keberpihakan aparat dalam kontestasi politik. Kepercayaan publik memang dapat dipulihkan lewat survei, tetapi luka akibat penyalahgunaan kewenangan tidak hilang hanya dengan mengganti papan nama di ruang jabatan.

Karena itu, terlalu dini menyebut mutasi besar ini sebagai bersih-bersih. Pembersihan mensyaratkan ukuran yang terang: siapa dicopot karena gagal, siapa dipromosikan karena berprestasi, dan rekam jejak apa yang dipakai menilai integritas mereka. Tanpa transparansi, meritokrasi hanya menjadi stempel administratif untuk menutupi politik penempatan orang.

Ujian Suyudi bukan berapa banyak jenderal yang dipindahkan, melainkan apakah polisi nakal benar-benar disingkirkan. Apakah laporan masyarakat ditangani tanpa uang pelicin. Apakah penyiksaan dihentikan. Apakah hukum berhenti tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan.

Jika itu terjadi, mutasi ini layak disebut pembersihan. Jika tidak, Suyudi hanya memindahkan debu dari satu sudut ke sudut lain—sementara rumah besar bernama Polri tetap kotor.