Berulang Bikin Siswa Keracunan, Evaluasi Menyeluruh MBG

MEDAN (Waspada.id): Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berulangnya kasus dugaan keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah.

“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi dan mencerdaskan anak bangsa justru membuat mereka sakit dan terganggu konsentrasi belajarnya,” ujar Mangapul kepada wartawan, Minggu (20/9/2026), melalui telepon dari Simalungun.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, keamanan makanan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Evaluasi, menurut dia, perlu dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan pengawasan. Seluruh proses harus diperiksa dan diperbaiki,” katanya.

Mangapul mencontohkan dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo pada Agustus 2026. Ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG dan sebagian harus mendapatkan perawatan.

Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang disampaikan Mangapul, sepanjang 2026 terdapat empat kejadian keracunan MBG dengan total 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru. Pada 2025 tercatat satu kejadian dengan 107 korban.

Standar Keamanan

Dia meminta BGN tidak hanya mengevaluasi SPPG setelah terjadi kasus, tetapi memastikan standar keamanan pangan diterapkan sejak proses pengadaan bahan hingga makanan diterima siswa. Hasil pemeriksaan terhadap setiap kejadian juga dinilai perlu menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG.

Menurut Mangapul, setiap SPPG harus memiliki prosedur yang jelas terkait kebersihan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi makanan. Pengawasan juga perlu melibatkan instansi terkait agar standar keamanan pangan dapat dipastikan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

“Kalau ada SPPG yang terbukti lalai sehingga menimbulkan korban, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai kejadian yang sama terus berulang,” katanya.

Mangapul juga meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi pengawasan serta membuka hasil evaluasi kepada publik. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi di sekolah lain.

“Kita ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan aman. Keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas,” ujarnya. (id142)