BI Jajaki Kerja Sama QRIS dengan Arab Saudi, India, Vietnam, dan Australia

JAKARTA (Waspada.id): Bank Indonesia (BI) terus memperluas konektivitas pembayaran digital lintas negara melalui QRIS Cross Border. Setelah terhubung dengan enam negara, BI kini menjajaki kerja sama dengan Arab Saudi, India, Vietnam, dan Australia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya BI memperluas konektivitas pembayaran regional, sekaligus membuka peluang penggunaan sistem pembayaran Indonesia di lebih banyak negara.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Fitria Irmi Triswati mengatakan, penjajakan kerja sama dengan empat negara tersebut masih terus dilakukan.

“Kita sedang menjajaki dengan teman-teman di India, dengan teman-teman di Saudi Arabia, dengan teman-teman di Vietnam, kemudian juga Australia kita juga rapat bareng, kita jajaki (potensi kerja sama). Jadi regional payment connectivity itu semakin luas. Nanti tidak hanya dengan QRIS, tapi juga dengan BI-FAST-nya di Indonesia,” kata Fitria di Jakarta, Rabu (16/9).

QRIS Tembus 15 Miliar Transaksi

Fitria mengatakan, perkembangan QRIS berlangsung pesat sejak pertama kali diadopsi pada 2019. Pertumbuhan tersebut semakin terdorong saat pandemi COVID-19, ketika transaksi digital menjadi salah satu solusi pembayaran bagi masyarakat.

Hingga saat ini, QRIS telah mencatat 15 miliar transaksi dari target 17 miliar transaksi. Sementara itu, jumlah merchant yang menggunakan QRIS mencapai 45 juta unit usaha, mendekati target 47 juta merchant.

Dari sisi pengguna, QRIS telah mencapai 78 juta pengguna, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 70 juta pengguna.

Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital di Indonesia.

QRIS Cross Border Sudah Terhubung dengan 6 Negara

Untuk transaksi lintas negara, QRIS Cross Border saat ini telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

BI tidak hanya berfokus menambah jumlah negara mitra, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan kebiasaan masyarakat di setiap negara. Hal ini penting karena preferensi penggunaan pembayaran berbasis QR dapat berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Menurut Fitria, penyesuaian sistem pembayaran diperlukan agar transaksi lebih mudah digunakan oleh masyarakat maupun merchant.

Sebagai contoh, masyarakat Jepang dan Korea Selatan cenderung lebih menyukai metode ketika merchant memindai kode QR yang ditampilkan pengguna.

Sementara itu, masyarakat di sejumlah negara Eropa lebih menyukai metode pembayaran dengan melakukan tap QRIS sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa perlu memindai kode QR secara manual.

Selain memperluas negara yang terhubung, BI juga mendorong peningkatan kualitas dan cakupan merchant yang dapat menerima transaksi QRIS.

Pengembangan fitur pembayaran turut menjadi bagian dari strategi tersebut, termasuk CPM (Customer Presented Mode) atau QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM) dan QRIS-Tap.

“Jadi perluasan negaranya, kemudian perluasan kualitas merchant-nya, dan juga perluasan fitur-fitur yang tadi. Jadi tidak hanya scan, tetapi juga CPM (Customer Presented Mode/QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM)), dan juga QRIS-Tap,” ujar dia lagi.

Dengan demikian, pengembangan QRIS Cross Border diarahkan tidak hanya pada perluasan jangkauan negara, tetapi juga peningkatan kualitas layanan, variasi fitur, dan kemudahan transaksi bagi pengguna serta pelaku usaha. (Lip6)